33,6 Juta Hektare Hutan Produksi Telantar
Editor
Setiawan Adiwijaya
Rabu, 4 September 2013 11:47 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Produksi Hutan Tanaman Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Nana Suparna, mengatakan saat ini terdapat 33,6 juta hektare kawasan hutan produksi yang tidak dimanfaatkan atau dikelola. "Kondisi di lapangan cenderung buruk dan rusak akibat pembalakan liar dan pembakaran tak terkendali karena tak ada penanggungjawabnya," katanya dalam Sarasehan Nasional "Masa Depan Pengelolaan Hutan Produksi Indonesia", Rabu, 4 September 2013.
Ia mengungkapkan, kawasan yang aktif dikelola dengan sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) hanya 9,4 juta hektare atau 17 persen dari total luas kawasan hutan produksi tetap dan terbatas. Sementara itu, kawasan yang aktif dikelola berdasarkan sistem Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB) sekitar 8 persen. "Dengan demikian, sisanya sekitar 75 persen tidak jelas pengelolaannya," ujar Nana.
Nana menambahkan, luas hutan alam produksi yang dikelola berdasarkan sistem TPTI pun akan terus menurun jika tak ada perubahan kebijakan tata kelola. Menurut dia, ada tantangan besar, yaitu mencari cara agar unit manajemen yang mengelola hutan alam produksi bisa dibantu. Salah satu insentif dari pemerintah yang diharapkan untuk mendongkrak kinerja pengelolaan hutan adalah dengan membuka keran ekspor log, kayu gergajian, dan meningkatkan luas penampang moulding agar nilai kayu meningkat.
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyatakan, luas hutan produksi saat ini 77,83 juta hektare atau sekitar 59,29 persen dari total luas kawasan Indonesia. Ia menyebut pengelolaan hutan tersebut sangat bergantung pada keberadaan dan kinerja perusahaan swasta yang mengelolanya. "Dari luasan itu, kawasan yang dikelola dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) atau Hak Pengusahaan Hutan (HPH) tinggal 30,9 persen atau 24,1 juta hektare," ujarnya.
Zulkifli menjelaskan, berkurangnya luas hutan alam produksi yang dikelola unit manajemen Hak Pengelolaan Hutan/Restorasi Ekosistem (HPH/RE), mengakibatkan luas kawasan hutan produksi yang telantar kian bertambah karena kondisi hutan terus menurun. Dia menegaskan, kawasan hutan produksi yang semula dikelola dengan HPH masih ada 33,6 juta hektare.
Menurut Zulkifli, luas kawasan hutan alam produksi yang terlantar semakin bertambah menyusul banyaknya HPH yang tidak aktif atau tidak dapat beroperasi, meski izin masih berlaku. Dari total pemilik 294 HPH, kata dia, hanya 115 unit manajemen atau 39 persen yang masih beroperasi. "Sisanya, sudah tidak beroperasi," ucapnya.
MARIA YUNIAR
Ia mengungkapkan, kawasan yang aktif dikelola dengan sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) hanya 9,4 juta hektare atau 17 persen dari total luas kawasan hutan produksi tetap dan terbatas. Sementara itu, kawasan yang aktif dikelola berdasarkan sistem Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB) sekitar 8 persen. "Dengan demikian, sisanya sekitar 75 persen tidak jelas pengelolaannya," ujar Nana.
Nana menambahkan, luas hutan alam produksi yang dikelola berdasarkan sistem TPTI pun akan terus menurun jika tak ada perubahan kebijakan tata kelola. Menurut dia, ada tantangan besar, yaitu mencari cara agar unit manajemen yang mengelola hutan alam produksi bisa dibantu. Salah satu insentif dari pemerintah yang diharapkan untuk mendongkrak kinerja pengelolaan hutan adalah dengan membuka keran ekspor log, kayu gergajian, dan meningkatkan luas penampang moulding agar nilai kayu meningkat.
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyatakan, luas hutan produksi saat ini 77,83 juta hektare atau sekitar 59,29 persen dari total luas kawasan Indonesia. Ia menyebut pengelolaan hutan tersebut sangat bergantung pada keberadaan dan kinerja perusahaan swasta yang mengelolanya. "Dari luasan itu, kawasan yang dikelola dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) atau Hak Pengusahaan Hutan (HPH) tinggal 30,9 persen atau 24,1 juta hektare," ujarnya.
Zulkifli menjelaskan, berkurangnya luas hutan alam produksi yang dikelola unit manajemen Hak Pengelolaan Hutan/Restorasi Ekosistem (HPH/RE), mengakibatkan luas kawasan hutan produksi yang telantar kian bertambah karena kondisi hutan terus menurun. Dia menegaskan, kawasan hutan produksi yang semula dikelola dengan HPH masih ada 33,6 juta hektare.
Menurut Zulkifli, luas kawasan hutan alam produksi yang terlantar semakin bertambah menyusul banyaknya HPH yang tidak aktif atau tidak dapat beroperasi, meski izin masih berlaku. Dari total pemilik 294 HPH, kata dia, hanya 115 unit manajemen atau 39 persen yang masih beroperasi. "Sisanya, sudah tidak beroperasi," ucapnya.
MARIA YUNIAR
