TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Asosiasi Hortikultura Nasional, Ramdansyah Bakir menyayangkan turunnya anggaran Kementerian Pertanian dalam APBN tahun 2014.
"Di saat kebutuhan akan swasembada pangan muncul--termasuk kebutuhan akan kedelai, mengapa pemerintah justru mengurangi alokasi anggaran Kementerian Pertanian," kata Ramdansyah dalam siaran pers yang diterima Tempo, Senin sore, 3 September 2013.
Menurut dia, anggaran Kementan yang hanya 2,5 persen dari total APBN 2014 sulit untuk mengatasi persoalan sektor pertanian, termasuk masalah kedelai. Menurut Ramdansyah, pertumbuhan produksi pertanian sangat bergantung pada impor. Kenaikan harga kedelai yang saat ini terjadi, kata dia, disebabkan bahan baku impor. Konsumsi kedelai di hampir seluruh penduduk negeri ini 73 persen. Dalam setahun, produksi kedelai Indonesia hanya 783 ribu ton kedelai kering. "Jumlah ini jauh dari target swasembada pangan sebesar 2,5 juta ton," katanya.
Ramdansyah menambahkah kenaikan harga yang melewati ambang batas dari peraturan menteri dapat disebabkan oleh kartelisasi. "Bisa juga karena pemerintah salah mengambil kebijakan stabilisasi harga," kata Ramdansyah.
Dia menilai impor yang dilakukan saat harga komoditas sedang melambung tinggi merupakan kebijakan yang salah. Menurut dia, ada empat komponen yang dapat menurunkan harga komoditas yaitu mengurangi dwelling time (12 persen), memindahkan pelabuhan masuk hortikultura (15 persen), menghilangkan beban biaya laporan survei (LS) yang dipungut Kementan (10 persen) dan mengurai kemacetan (2 persen). "Empat komponen itu bisa menurunkan 39 persen harga," katanya.
