TEMPO Interaktif, Jakarta:PT Merpati Nusantara Airlines akan mengkaji ulang rencana bisnis (business plan) yang telah disampaikan kepada pemerintah.Direktur Keuangan Merpati Prasetyo mengatakan, pengkajian ulang ini dilakukan karena sifat dari rencana bisnis itu belum final. "Sekarang business plan itu kembali kepada manajemen," kata Prasetyo kepada Tempo di Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara, kemarin. Namun, Prasetyo enggan menjelaskan lebih lanjut poin-poin dalam rencana bisnis itu yang perlu dikaji ulang. Ia juga tidak menerangkan latar belakang dilakukannya hal ini. Dihubungi secara terpisah, Ketua Tim Privatisasi Merpati Hariadi Soepangkat mengatakan, manajemen akan melakukan penyesuaian terhadap aspek perhitungan bisnis yang dijabarkan dalam rencana tertulis itu. Ini karena, rencana bisnis ini disusun berdasarkan kondisi pada Maret. "Sekarangkan sudah hampir akhir tahun. Apalagi telah terjadi pergantian pemerintahan," kata dia. Beberapa poin yang akan disesuaikan dengan kondisi terkini, kata dia, adalah kalkulasi bisnis potensi keuntungan perusahaan dihitung dari jumlah kursi. Menurut Hariadi, saat ini jumlah perusahaan pengelola jasa penerbangan cukup banyak. Akibatnya, terjadi kompetisi yang cukup ketat yang mengakibatkan tingkat keuntungan turun. "Akibatnya yield (tingkat keuntungan per kursi) juga turun," kata dia. Hal ini, kata dia, juga berpengaruh pada proyeksi tingkat pendapatan perusahaan. Selain itu, faktor harga bahan bakar minyak (BBM) juga perlu disesuaikan perhitungannya. Pada saat disusun, harga BBM sekitar Rp 2.600 per liter, sedangkan saat ini sekitar Rp 3.600 per liter. Rencana bisnis ini merupakan persyaratan dari Kementerian Keuangan sebelum menyetujui dilakukannya penyertaan modal pemerintah di perusahaan penerbangan pelat merah itu. Pemerintah memiliki piutang di Merpati sekitar Rp 225 miliar, yang berupa pinjaman tunai dan pembelian simulator CN 235. Penyertaan utang sebagai modal ini diperlukan Merpati yang memiliki tingkat utang cukup tinggi. Jika penyertaan modal ini dapat dilakukan, berserta penyertaan modal oleh kreditur lainnya seperti Bank Mandiri dan Garuda Indonesia, kondisi permodalan Merpati akan positif. Ini akan membantu mendongkrak nilai jual sekitar 51 persen saham pemerintah di perusahaan itu. Penjualan saham ini merupakan upaya pemerintah agar investor strategis bersedia masuk sehingga Merpati tidak perlu gulung tikar. Menurut Hariadi, rencana bisnis yang baru diharapkan rampung dalam dua bulan bersamaan dengan selesainya audit khusus terkait penyertaan modal ini. "Pada Januari kami harapkan sudah siap untuk dilaksanakannya divestasi saham," kata dia. Mengenai akuntan publik yang akan melakukan audit, Hariadi melanjutkan, Merpati akan menunggu rekomendasi dari Departemen Keuangan. Secara umum kriteria auditor yang akan ditunjuk merupakan auditor independen. "Kami akan melaksanakan tender pemilihannya secara terbuka," kata dia. Budi R - Tempo