Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta--Menteri Perdagangan Gita Wirjawan melayangkan somasi ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Somasi itu dilayangkan karena salah satu investigator KPPU menyebut Gita sebagai terlapor dalam kasus dugaan kartel bawang putih.
"Kita sudah mengirim somasi ke ketua KPPU, kok sampai lembaga itu berani-beraninya memperbolehkan salah satu investigatornya melontarkan algeasi yang belum diputuskan secara majelis," ujarnya usai buka puasa bersama wartawan di kantornya, Jumat 27 Juli 2013.
Dalam kode etik KPPU tercantum bahwa komisi belum boleh mengumumkan pihak-pihak yang dicurigai sebelum ada keputusan sah dari majelis.
Atas tuduhan itu, Gita pun merasa nama baiknya dicemarkan. Apalagi, yang melontarkan tuduhan bukan komisioner melainkan investigator KPPU. "Lucu kan, kayak salah satu staf eselon 4 dan 3 saya melontrakan alegasi (terhadap) pimpinan lembaga kementerian (lain)," katanya.
Bagaimanapun, Gita menyatakan, ia dan timnya akan tetap menghargai proses sidang yang digelar KPPU. "Kami sangat siap untuk menyediakan dan memberikan argumentasi yang bisa mematahkan alegasi apapun," ujarnya.
Menurut Gita, tuduhan KPPU tidak beralasan. Sebab, kebijakan yang diambilnya, juga oleh jajarannya di Kementerian Perdagangan justru terbukti menurunkan harga bawang putih.
Gita menjelaskan panjang lebar, "Logika saja, kalau telah terjadi kartelisasi, semenjak kita dilibatkan, ingat ga waktu Februari - Maret itu tiba-tiba bersandar ribuan kontainer yang berisi ribuan (ton) bawang putih? Itu kan tidak didampingi surat rekomendasi teknis terkait semestinya, tapi kita berupaya datangkan pasok agar stabilisasi harga terjadi. Dan alhamdulilah wkatu itu dlm waktu dua - tiga terjadi penurunan (harga)."
Ia menyimpulkan, "Itu (penurunan harga) berlawanan dengan nuansa kartelisasi yang biasanya menopang kenaikan harga."
Sebelumnya, sebanyak 22 disebut sebagai terlapor dalam sidang perdana dugaan praktik kartel bawang putih yang tengah disidangkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Rabu 24 Juli 2013 lalu. Investigator Penuntut KPPU Muhammad Nur Rofik memyebut terlapor terdiri dari 19 perusahan, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Menteri Perdagangan dan Badan Karantina Pertanian.
