Dewan Minta Pedagang Tidak Timbun Daging Sapi  

Rabu, 17 Juli 2013 13:14 WIB

Ilustrasi daging sapi. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Kupang - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto meminta kepada pedagang untuk tidak menimbun atau mengambil untung berlebihan dari penjualan daging sapi sehingga melambungkan harganya. Begitu pentingnya kenaikan harga daging yang fantastis ini, DPR sampai memasukkannya dalam klausul Undang- Undang Perdagangan yang sedang dibahas.

"Kami sedang membahas tentang UU Perdagangan, salah satu klausulnya yakni penimbunan dan penjualan di atas Harga Eceren Tertinggi (HET)," katanya kepada wartawan di Kupang, Rabu, 17 Juli 2013.

Harga daging sapi di Nusa Tenggara Timur (NTT) kini juga terus merangkak naik. Harga daging sapi di NTT mengalami kenaikan dari Rp 70 ribu per kilogram menjadi Rp 90 ribu per kilogram. Padahal, NTT merupakan salah satu daerah pemasok utama daging sapi ke Pulau Jawa dan Kalimantan.

Untuk memenuhi kebutuhan daging sapi, menurut Ketua Fraksi Golkar di DPR ini, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan pada Juli 2013 mengimpor sebanyak 15 ribu ekor sapi bakalan, dan Juli 2013 ini akan diimpor lagi sebanyak 30 ribu ekor. "Terpaksa kran impor daging dibuka kembali, karena kebutuhan mendesak," katanya.

Selain sapi bakalan, pemerintah juga akan menyiapkan 3.000 daging sapi impor (melalui Bulog) untuk mengisi pasokan. Bulog akan memasok sebanyak 800 ton daging sapi beku asal Australia. Ini merupakan bagian dari total alokasi kuota untuk Bulog sebanyak 3.000 ton daging sapi beku, yang importasinya dikhususkan untuk operasi pasar demi menciptakan stabilitas harga daging sapi. Selain daging sapi, pemerintah juga akan mengimpor 4.000 ton bawang dan cabai. "Pekan depan 2.600 ton bawang merah dan 240 ton cabai sudah tiba," katanya.

Berkaitan dengan RUU Perdagangan yang dibahas antara pemerintah dan DPR, kata Setya, perlu dimasukkan klausul tentang anti mengambil keuntungan berlebihan. Hal ini sebagai regulasi pelarangan dan pemberian sanksi tegas kepada penimbunan barang oleh para spekulan atau pun kartel untuk mengeruk keuntungan berlebihan.


YOHANES SEO

Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

2 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

2 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

3 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

3 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

3 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

3 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

3 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

4 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

4 hari lalu

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya