TEMPO.CO, Jakarta - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014. Tidak banyak perubahan dalam asumsi dasar yang diajukan pemerintah dengan asumsi yang disepakati Badan. "Asumsi dasar ini akan dijadikan pedoman untuk menyusun RAPBN 2014," kata Wakil Ketua Badan Anggaran Djoko Udjianto pada rapat paripurna DPR di kompleks parlemen, Jumat, 12 Juli 2013.
Menurut Djoko, asumsi makro tadi setidaknya meliputi enam hal. Pertumbuhan ekonomi disepakati dalam rentang 6,4 dan 6,9 persen, inflasi 3,5 sampai 5,5 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Rp 9600 sampai 9800 per dolar, tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara dengan tenor 3 bulan 4,5 sampai 5,5 persen. Sementara untuk harga minyak indonesia (ICP) dipatok pada US$ 100 - 115 per barel, lifting minyak bumi per hari 860 ribu sampai 900 ribu barel, lifting gas bumi per hari 1.240 sampai 1.250 barel, dan total lifting minyak dan gas bumi disepakati 2.100 sampai 2.150 barel per hari.
Sejumlah perubahan asumsi juga disepakati pada target di sektor energi. Sebelumnya, pemerintah mematok lifting minyak bumi 900 - 930 barel per hari, gas bumi 1.240 - 1.250 barel per hari, dan total lifting-nya 2.140 sampai 2.255 barel per hari. Namun berdasarkan pembahasan Badan Anggaran pada 10 Juni 2013 lalu, target-target tersebut diubah. Kesepakatan perubahan itu disampaikan pada rapat paripurna akhir masa sidang ke empat hari ini.
Terkait asumsi pertumbuhan ekonomi, Menteri Keuangan Chatib Basri memprediksi 6,4 hingga 6,9 persen. "Tapi kalau melihat kecenderungan ekonomi global sekarang, saya kira pertumbuhan ekonomi paling mungkin berkisar pada angka 6,4 persen," ujarnya usai menghadiri rapat paripurna DPR.
PRAGA UTAMA
Terhangat:
Bara LP Tanjung Gusta | Bursa Capres 2014 | Ribut Kabut Asap
Baca juga:
Ini Penyebab Rusuh dan Kebakaran Tanjung Gusta
Kebakaran, Napi LP Tanjung Gusta Coba Kabur
Ibu Korban Sodomi Anggota Brimob Histeris
Berita terkait
Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
2 jam lalu
Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.
Baca SelengkapnyaWamenkeu Suahasil Nazara Soroti 3 Faktor Penting dalam Ekonomi RI, Suku Bunga hingga Kurs Rupiah
4 jam lalu
Wamenkeu Suahasil Nazara menyoroti tiga faktor yang menjadi perhatian dalam perekonomian Indonesia saat ini. Mulai dari suku bunga yang tinggi, harga komoditas, hingga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama 2024 Tingkatkan Lapangan Pekerjaan
5 jam lalu
Kementerian Keuangan mencatat di tengah gejolak ekonomi global perekonomian Indonesia tetap tumbuh dan mendorong peningkatan lapangan pekerjaan.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL
11 jam lalu
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
2 hari lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
2 hari lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
2 hari lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat
3 hari lalu
Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
3 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
4 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca Selengkapnya