TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perindustrian Mohammad Suleman Hidayat menyatakan sejumlah pertimbangan kenapa PT Inalum ini harus diambilalih oleh Indonesia.
Menurut Hidayat, Sungai Asahan dan Air Terjun Sigura-gura memiliki potensi sumber energi murah untuk pembangkit tenaga listrik. Atas dasar alasan tadi, terdapat kemungkinan besar keterlibatan sektor industri dan pengembangan listrik.
Apalagi, perundingan dengan Jepang sudah dilakukan sejak 24 Oktober 2012 lalu, dan sudah mendapat beberapa hasil. Kesepakatannya, Hidayat menjelaskan, mekanisme transaksi akan dilakukan melalui transaksi pengambilalihan saham. "Nilanya berdasarnya nilai buku aset," ujar dia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Transaksi Pengambilalihan tersebut, kata dia, akan dilaksanakan pada 1 November 2013. "Sehari setelah master agreement (MA) berakhir, yakni pada 31 Oktober 2013."
Kesepakatan lain, menurut Hidayat, penentuan Provisional Price, yang akan dihitung berdasarkan financial statement dan tax return untuk tahun fiskal per 31 Maret 2013. "Tanpa memperhitungkan proyeksi net income PT Inalum dari bulan April sampai Oktober 2013," ujarnya.
Pemerintah berencana mengambilalih proyek Inalum. Proyek ini merupakan hasil kerja sama antara pemerintah Indonesia dan konsorsium investor asal Jepang yang tergabung dalam Nippon Asahan Alumunium Co. Ltd (NAA). Kerja sama yang dimulai sejak 1975 ini akan berakhir pada tahun ini. Pemerintah saat ini menguasai 41,12 persen saham Inalum, sedangkan sisanya dikuasai oleh Nippon Asahan Aluminium.
AMRI MAHBUB
Topik Terhangat
PKS Didepak? | Persija vs Persib | Puncak HUT Jakarta | Penyaluran BLSM
Berita Terhangat
Hutan Terbakar, Malaysia Layangkan Nota Protes
Hutan Terbakar, Penjualan Retail Anjlok
Polisi Tetapkan 9 Tersangka Pembakar Hutan
Berita terkait
Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani
1 hari lalu
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan keterlibatan Kementerian BUMN dalam proyek percepatan swasembada gula dan bioetanol.
Baca SelengkapnyaBNI Telah Salurkan Kredit hingga Rp 695,16 Triliun per Kuartal I 2024
2 hari lalu
Tiga bulan pertama 2024, kredit BNI utamanya terdistribusi ke segmen kredit korporasi swasta.
Baca SelengkapnyaKonflik Iran-Israel, Aria Bima Tegaskan Peran Penting BUMN untuk Penguatan Ekspor
3 hari lalu
Pemerintah harus cermat menerapkan strategi, salah satunya melalui diplomasi perdagangan
Baca SelengkapnyaWaka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional
6 hari lalu
Wakil Ketua Badan Itelijen Negara (BIN) I Nyoman Cantiasa mengapresiasi acara puncak Dharma Santi Nasional Hari Suci Nyepi Saka 1946.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
6 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaMenhub Budi Karya Minta Jepang Berkoordinasi dengan BUMN soal Pengembangan Konektivitas Transportasi IKN
6 hari lalu
Menhub Budi Karya membahas rencana pengembangan jaringan transportasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dengan Jepang.
Baca SelengkapnyaCara Download Safe Exam Browser untuk Tes Online BUMN 2024
7 hari lalu
Berikut ini cara download Safe Exam Browser untuk tes online pertama Rekrutmen Bersama BUMN 2024 bagi perangkat Windows atau MacOS.
Baca SelengkapnyaJadwal Lengkap Tes Rekrutmen Bersama BUMN 2024 dan Jenis Tesnya
7 hari lalu
Berikut ini jadwal lengkap tes Rekrutmen Bersama BUMN 2024, mulai dari trial test, tes online 1, tes online 2, hingga tes seleksi di BUMN.
Baca SelengkapnyaProfil Jalan Tol MBZ dan Sengkarut dalam Pembangunannya Ada Dugaan Korupsi
7 hari lalu
Pembangunan tol MBZ (Mohamed Bin Zayed) diusut Kejaksaan Agung. Berikut profil Jalan Tol MBZ yang sebelumnya bernama Jalan Layang Japek II.
Baca SelengkapnyaDewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN
7 hari lalu
DK PWI telah memutuskan memberikan sanksi dan tindakan organisatoris terhadap Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun dan tiga pengurus PWI lainnya.
Baca Selengkapnya