TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengisyaratkan kekhawatirannya atas hutang pemerintah terhadap PT Pertamina (Persero) sekitar Rp 25 triliun. "Tagihan pemerintah ke Pertamina diatas Rp 25 triliyun. Bayangkan perusahaan yang punya tagihan Rp 25 triliun, sementara harus keluar uang, untuk impor minyak," katanya di Kantor Pertamina pusat Rabu 19 Juni 2013.
Angka ini menurut dia merupakan tagihan pemerintah atas PS0 (public service obligation - kewajiban pelayanan umum) ke Pertamina. "Dari tahun-tahun lalu (akumulasi)," katanya.
Namun Dahlan menyatakan bahwa ia tidak tahu persis mengapa PSO yang sudah dianggarkan kemudian belum dibayarkan. "Anda tanya Menteri Keuangan," katanya. Intinya katanya, adanya piutang ini membuat Pertamina dilematis. "Tidak ada minyak nanti marah, beli juga begitu (susah)," katanya.
Selain itu menurut Dahlan, hal ini juga membuat Pertamina kesulitan memperbesar belanja modal (capital expenditure). "Kamu sudah tahu lah itu."
Persoalan piutang Pertamina sebenarnya merupakan kasus lama. Pada 2012 misalnya, hutang pemerintah kepada Pertamina mencapai Rp21,15 triliun. Hutang itu meliputi, utang subsidi atas jenis BBM tertentu, piutang atas penggantian biaya program konversi minyak tanah ke gas, dan piutang dari TNI/Polri atas penjualan BBM.
