Harga BBM Naik, 10 Juta Buruh Ancam Mogok Kerja

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Senin, 17 Juni 2013 10:32 WIB

Demo tolak kenaikan harga dan pembatasan BBM bersubsidi di Bandung (13/6). TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan 10 juta buruh mengancam mogok kerja jika pemerintah berkukuh menaikkan harga bahan bakar minyak yang akan diputuskan dalam rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini.

Aksi mogok massal tersebut, kata Iqbal, akan digelar pada 16 Agustus mendatang, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membacakan nota keuangan negara. “Kami akan berhenti berproduksi secara nasional,” kata Iqbal saat dihubungi Tempo, Senin, 17 Juni 2013.

DPR akan menggelar rapat paripurna pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APABN-P). Rencananya, jika APBN-P disetujui maka pemerintah akan langsung mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Jika harga BBM jadi naik, harga premium naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 per liter, sementara solar naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 5.500 per liter.

Sikap KSPI, kata Iqbal, sangat tegas menolak kenaikan harga BBM. Ada tiga alasan yang menurut dia mendasari penolakan itu. Antara lain, pertama, kenaikan harga BBM sebanyak Rp 2.000 akan menurunkan daya beli buruh sebesar 30 persen. “Kemarin pemerintah menaikkan upah buruh 30 persen, nanti daya beli buruh merosot lagi 30 persen. Sama juga bohong,” ujarnya.

Kebijakan tersebut, ujar Iqbal, tidak berorientasi pada proteksi daya beli buruh dan masyarakat miskin. Meski pemerintah memberikan kompensasi berupa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), kaum buruh akan tetap terpuruk. “Karena buruh kategorinya hanya setingkat di atas miskin, jadi tidak dapat BLSM. Itu bukan kebijakan tepat untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan buruh,” katanya.

Alasan kedua KSPI menolak kenaikan harga BBM, menurut dia, ketidakjelasan pemerintah mengalihkan subsidi BBM. “Pemerintah tidak menyebut dengan jelas akan dialihkan ke mana subsidi BBM yang dicabut itu,” ucap Iqbal. Seharusnya, kata dia, subsidi dialihkan untuk program yang jelas-jelas menjamin kesejahteraan masyarakat, seperti sistem jaminan kesehatan sosial atau pembangunan perumahan murah.

PRAGA UTAMA

Topik terhangat:
Rusuh KJRI Jeddah | Koalisi dan PKS | Perbudakan Buruh

Berita lainnya:
Edisi Khusus HUT Jakarta
Dosen UI Pengkritik Korupsi Jadi Tersangka
Aktris Ully Artha Meninggal Dunia
Alasan Jakarta Semakin Macet

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

3 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

12 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya