DPR Sepakat BLSM Dikucurkan Empat Bulan

Reporter

Editor

Rachma Tri Widuri Staf Redaksi

Kamis, 13 Juni 2013 14:41 WIB

Bantuan Langsung Tunai. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Anggaran Ahmadi Nor Sumpit memutuskan anggaran Rp 9,3 triliun untuk Bantuan Langsung Sementara (BLSM) diberikan untuk jangka waktu empat bulan. Bantuan juga diberikan dalam dua tahap. "Pertama paling lambat pada akhir Juli dan selanjutnya pada akhir September," ucap Ahmadi saat rapat di Ruang Banggar pada Kamis 13 Juni 2013 di Gedung Parlemen Senayan.


Jumlah tersebut lebih kecil dari usulan awal pemerintah, yakni Rp 11,6 triliun untuk dana BLSM selama lima bulan. Penerima BLSM pun tetap yakni berjumlah 15,5 juta rumah tangga sasaran. Nilai bantuan per bulannya adalah Rp 150 ribu. Jadi, sebagai kompensasi kenaikan BBM, pemerintah akan memberikan BLSM masing-masing pada Juli dan September sebesar Rp 300 ribu per rumah tangga.

Dalam Panja tersebut, Badan Anggaran juga menyetujui untuk biaya penyaluran dan pengamanan BLSM sebesar Rp 360 miliar, infrastruktur dasar di desa sebesar Rp 1,2 triliun, infrastruktur modal atau investasi sebesar Rp 500 miliar, dan tambahan untuk kebutuhan mendesak lainnya sebesar Rp 196 miliar. "Khusus untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur desa, DPR menyetujui agar setiap desa memperoleh Rp 250 juta," ucap Ahmadi.

Hampir seluruh fraksi mendukung adanya BLSM yang akan diberikan selama empat bulan. Partai itu antara lain, Golkar, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP. Sedangkan PDI Perjuangan mengusulkan agar BLSM diberikan hanya dalam 3 bulan. Maka saat penentuan voting per fraksi, PDI Perjuangan kalah. Sedangkan wakil dari partai sisanya tidak hadir sehingga dianggap setuju oleh forum.

MUHAMMAD MUHYIDDIN

Badan Anggaran DPR

Berita terkait

Ketua Banggar DPR: Ini Saat yang Tepat untuk Polri Berbenah

15 Oktober 2022

Ketua Banggar DPR: Ini Saat yang Tepat untuk Polri Berbenah

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan, ini saat yang tepat untuk Polri berbenah setelah serangkaian peristiwa yang terjadi.

Baca Selengkapnya

DPR dan Sri Mulyani Sepakat Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di RAPBN 2021

11 September 2020

DPR dan Sri Mulyani Sepakat Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di RAPBN 2021

Badan Anggaran DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen pada 2021.

Baca Selengkapnya

Badan Anggaran DPR Tegaskan Dukung Perpu Covid-19

4 Mei 2020

Badan Anggaran DPR Tegaskan Dukung Perpu Covid-19

Badan Anggaran DPR menegaskan mereka mendukung Perpu Covid-19.

Baca Selengkapnya

DPR Bentuk Alat Kelengkapan Dewan, Berikut Peta Incaran Partai

9 Oktober 2019

DPR Bentuk Alat Kelengkapan Dewan, Berikut Peta Incaran Partai

PDIP dan Golkar memginginkan Komisi XI yang membidangi keuangan atau Badan Anggaran DPR.

Baca Selengkapnya

2020, Belanja Pemerintah Pusat Disepakati Naik Jadi 1.683,47 T

11 September 2019

2020, Belanja Pemerintah Pusat Disepakati Naik Jadi 1.683,47 T

Rapat yang dihadiri Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR kemarin sepakat untuk menaikkan pagu anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2020.

Baca Selengkapnya

Rancangan APBN 2019 Disepakati, Ini Detailnya

11 Juli 2018

Rancangan APBN 2019 Disepakati, Ini Detailnya

Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui asumsi makro di Rancangan APBN 2019 dan target pembangunan tahun depan.

Baca Selengkapnya

3 Komisi Belum Lapor ke Banggar, Pembahasan APBN 2018 Ditunda

23 Oktober 2017

3 Komisi Belum Lapor ke Banggar, Pembahasan APBN 2018 Ditunda

Badan Anggaran (Banggar) DPR menunda pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan DPR Sepakati Perubahan R-APBN 2018

4 Oktober 2017

Sri Mulyani dan DPR Sepakati Perubahan R-APBN 2018

Sri Mulyani menyatakan terdapat beberapa perubahan dalam RAPBN 2018 terutama asumsi dasar makro.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Kembalikan Duit Rp 1 Miliar, KPK: Sisanya Ditelusuri  

7 April 2017

Anggota DPR Kembalikan Duit Rp 1 Miliar, KPK: Sisanya Ditelusuri  

Duit Rp 1 miliar diduga ada kaitan dengan kasus korupsi di Direktorat Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

Baca Selengkapnya

Kalimantan Selatan Canangkan Proyek Jalan Rp 5,5 Triliun

28 Februari 2017

Kalimantan Selatan Canangkan Proyek Jalan Rp 5,5 Triliun

DPR menyebut proyek jalan tol Kota Batulicin-Kota Banjarbaru sepanjang 145 kilometer dan jembatan Pulau Laut-Pulau Kalimantan butuh anggaran pusat.

Baca Selengkapnya

Rekomendasi