TEMPO.CO , Jakarta:Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyatakan, pengerjaan studi kelayakan megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS) bukan tanggung jawab pemerintah. “Itu tanggung jawab pengembang. Kami hanya menyediakan data saja,” ujarnya kemarin.

Pemerintah, kata dia, belum mengetahui pihak mana saja yang akan terlibat dalam pengerjaan studi kelayakan. Semua pengerjaan diserahkan kepada pengembang.

Menurut Djoko, pihaknya masih melakukan rapat antarinstansi untuk memastikan proyek tersebut aman an layak dibangun. Dia hanya memastikan pemasangan tiang pancang (ground breaking) dilakukan pada tahun depan.

Sebelumnya, pengerjaan studi kelayakan dilakukan pengembang proyek PT Graha Banten Lampung Sejahtera ditentang mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Menurut Agus, penunjukan swasta sebagai pembuat studi kelayakan berdampak terhadap keuangan negara.

Alasannya, kata Agus, jika suatu waktu pemerintah tak melanjutkan atau membatalkan proyek Jembatan Selat Sunda, maka negara harus menggangti seluruh biaya studi kelayakan yang dikeluarkan pengembang. Untuk itu, menurut dia, pembuatan studi kelayakan merupakan wewenang pemerintah, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum.

Adapun Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, menyatakan, masih menunggu keputusan Tim Tujuh terkait pengerjaan studi kelayakan. "Begitu ada rekomendasi Tim Tujuh, kami langsung rapat dewan pengarah,” ujarnya.

Dia berharap studi kelayakan dibuat pada tahun ini. Pemerintah berharap ground breaking bisa dilakukan pada akhir 2014. Hatta memastikan pembangunan proyek jembatan dan pengembangan kawasan Selat Sunda senilai Rp 200 triliun tak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Menurut Hatta, pengembangan proyek nantinya akan melibatkan swasta dan badan usaha milik negara. PT Graha Banten Lampung Sejahtera sebagai pemrakarsa, dipersilahkan bekerja dengan pihak mana pun.

Adapun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memastikan bahwa rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda akan dilanjutkan. Namun, dia meminta agar pembangunan juga diikuti dengan pembangunan infrastruktur di kawasan Selat Sunda. "Kalau cuma membangun jembatannya tanpa membangun infrastruktur di sekitarnya tidak akan nyucuk, tak sepadan dengan modal yang dikeluarkan," ujar Presiden.(Baca: Hambatan Jembatan Selat Sunda)

ALI NY | TIKA PRIMANDARI | MUHAMMAD MUHYIDDIN | PRIHANDOKO

Topik Terhangat:
Tarif Baru KRL | Kisruh Kartu Jakarta Sehat | PKS Vs KPK | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah

Berita Terpopuler
Bagikan KJS, Jokowi Disebut Pencitraan
Penulis Surat Pembaca Keberatan Didenda Rp 1 M
Jaksa Sebut Hercules Ancam Polisi