TEMPO.CO, Tegal - Mantan Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah, mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus meningkat tiap tahun belum dinikmati seluruh rakyat. “Yang menikmati pertumbuhan ekonomi hanya kelompok itu-itu saja,” katanya dalam Bincang Ekonomi Indonesia yang diadakan Bank Indonesia Tegal di Plaza Hotel, Kota Tegal, Selasa 28 Mei 2013.
Menurut Burhanuddin, kondisi itu akibat demokrasi Indonesia adalah demokrasi kolusif yang menghasilkan oligarki elit politik dan partai. Akibatnya rakyat tidak mendapat ruang untuk berpartisipasi dalam setiap pembuatan kebijakan. “Kombinasi demokrasi kolusif dan oligarki ekonomi menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat,” jelasnya.
Burhanuddin mencontohkan, selama ini pemerintah terlihat masif dalam membangun infrastruktur pedesaan. Namun, pembangunan itu hanya meningkatkan harga tanah di pedesaan karena diborong para pengusaha dari Jakarta. Sedangkan rakyat setempat justru meninggalkan desa demi mengadu nasib menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI).
“Seperti yang terjadi di Rancabuaya, Garut Selatan, Jawa Barat,” ungkap Burhanuddin yang juga mantan Menteri Koordinator Perekonomian di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid itu.
Dia juga menyinggung pembangunan Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Madura tidak berpengaruh pada peningkatan ekonomi warga Madura. Dalam laporan yang disampaikan Harvard University kepada pemerintah Indonesia pada 2011, Burhanuddin menjelaskan, perekonomian Indonesia diramalkan akan mengalami kebuntuan jika hanya mengandalkan eksploitasi pertambangan dan komoditas. “Padahal dua tahun yang lalu belum ada tanda bahwa neraca perdagangan dan pembayaran akan defisit,” katanya.
Dalam acara yang dihadiri perwakilan dari kalangan guru, pemerintah Kota Tegal, akademisi, dan perbankan itu, Kepala Bank Indonesia Tegal Yoni Depari mengatakan ekonomi konstitusi menjadi salah satu opsi untuk menyejahterakan rakyat. “Perekonomian dikelola dengan berlandaskan pada kearifan budaya lokal Indonesia,” ungkapnya.
Ditemui Tempo seusai acara, Burhanuddin juga menyatakan dukungannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang memeriksa mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait kasus Century. “Karena kasus itu semestinya tidak terjadi,” ujarnya singkat.
