TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot (penggemukan sapi) Indonesia (Apfindo) Johny Liano menyatakan realisasi impor sapi bakalan pada kuartal pertama tahun ini telah dituntaskan. Sesuai anjuran pemerintah, ia juga menyatakan kesiapannya untuk mempercepat impor di penghujung kuartal kedua ini. "Kami siap, sebelum ini juga kami sudah tertib impornya," ujar Johny Liano saat dihubungi, Selasa 28 Mei 2013.
Kemarin, Menteri Pertanian Suswono dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan Pemerintah telah memutuskan untuk mempercepat impor sapi bakalan. Dengan keluarnya kebijakan ini diperkirakan pada kuartal II-2013 akan terealisasi impor sapi bakalan sebanyak 164.162 ekor. Realisasi impor sebanyak itu terdiri dari alokasi kuartal II sebanyak 117.931 ekor dan kuartal III sebanyak 46.231 ekor.
Hanya saja, setelah itu, jatah impor 46.231 ekor sapi untuk kuartal IV akan dimajukan ke kuartal III, pemerintah belum menetapkan tambahan impor sapi bakalan untuk kuartal terakhir 2013.
Johny memang menyatakan dukungannya atas kebijakan ini. Menurutnya, penambahan impor sapi bakalan pada akhirnya akan dapat membantu menurunkan harga daging sapi.
Tapi ia juga meragukan apakah sapi-sapi bakalan itu akan dapat memenuhi kebutuhan selama Ramadhan - Lebaran yang jatuh pada medio Juli - Agustus nanti dengan tepat waktu. "Sapi bakalan itu butuh waktu 3-4 bulan untuk penggemukan sebelum disembelih," katanya.
PINGIT ARIA
Terhangat:
Kisruh Kartu Jakarta Sehat | Menkeu Baru | PKS Vs KPK | Vitalia Sesha
Baca juga:
Anis Matta Disebut Terima Miliaran Rupiah
Dapatkan Agen, Joe Taslim Kalahkan Ribuan Aktor
Joe Taslim Dapat Bonus, Fast Furious Box Office
Interpelasi soal KJS, Jokowi: Bukan Masalah!
Berita terkait
Novel Baswedan Sebut Jika Polda Metro Jaya Tahan Firli Bahuri Bisa jadi Pintu Masuk Kasus Lainnya
4 hari lalu
Novel Baswedan menjelaskan, jika Firli Bahuri ditahan, ini akan menjadi pintu masuk bagi siapa pun yang mengetahui kasus pemerasan lainnya.
Baca SelengkapnyaKesaksian Permintaan Uang dari Syahrul Yasin Limpo Saat Jadi Mentan, untuk Perawatan Kecantikan Anak hingga Kado
5 hari lalu
Sejumlah pejabat Kementerian Pertanian dihadirkan sebagai saksi di sidang lanjutan dugaan pemerasan dan gratifikasi oleh Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Masih Proses Dugaan Pelanggaran Etika oleh Dua Pimpinan Komisi Antikorupsi
6 hari lalu
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi masih memeriksa dugaan pelanggaran etika oleh dua pimpinan KPK.
Baca SelengkapnyaKuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Jelaskan Poin Keberatan terhadap Kesaksian Eks Ajudan Panji Harjanto
6 hari lalu
Kuasa hukum bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Djamaludin Koedoeboen, menuturkan poin keberatan terhadap kesaksian eks ajudan Panji Harjanto.
Baca SelengkapnyaSidang Syahrul Yasin Limpo Ungkap Beberapa Rahasia, Termasuk Permintaan Firli Bahuri Rp 50 Miliar
7 hari lalu
Beberapa rahasia terungkap saat sidang Syahrul Yasin Limpo, termasuk adanya permintaan Rp 50 miliar dari Ketua KPK saat itu Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaEks Ajudan Syahrul Yasin Limpo Ungkap Ada Permintaan Uang Rp 50 Miliar dari Firli Bahuri
11 hari lalu
Eks ajudan Syahrul Yasin Limpo mengetahui adanya permintaan uang sebesar Rp 50 miliar dari mantan Ketua KPK Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaUsut TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Kepala Biro Umum Setjen Kementan
27 hari lalu
KPK memanggil Kabiro Umum Setjen Kementan sebagai saksi dalam penyidikan TPPU Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaUsai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab
31 hari lalu
Hakim PN Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), dalam perkara dugaan gratifikasi
Baca SelengkapnyaKPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat
31 hari lalu
KPK menemukan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan proyek-proyek di Kementerian Pertanian saat menggeledah kediaman CEO PT Mulia Knitting Factory Hanan Supangkat.
Baca SelengkapnyaPemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024
31 hari lalu
Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.
Baca Selengkapnya