TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budyo mengatakan pembatasan anggaran di beberapa kementerian, termasuk juga Kementerian Energi Sumber Daya Mineral tidak mempengaruhi pengadaan Radio Frequency Identification (RFID). “RFID tidak menggunakan anggaran dari APBN, jadi tidak ada pengaruh,” katanya saat melakukan uji coba pemasangan RFID di SPBU Abdul Muis, Jakarta Pusat, Jumat 17 Mei 2013.
Hanung menjelaskan bahwa Investasi pemasangan Sistem Pengendali Monitoring (SMP) dan RFID ditanggung PT INTI sebagai pemenang tender. Pertamina menyewa sistem tersebut selama lima tahun dari PT INTI. Kemudian Pertamina membayar ongkos jasa ke PT INTI sebesar Rp 18 per liter BBM subsidi yang dijual melalui SPBU Pertamina.
Rencananya, pemasangan tahap awal akan dilaksanakan pada mobil dinas pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2013.”Untuk tahap pertama tersedia sekitar 500 ribu RFID dan dilakukan di Jakarta ,” ujar Jeffry Wahyudi, Project Manager RFID PTINTI.
Agar program ini bisa berjalan seluruhnya, Pertamina dan PT INTI menunggu regulasi pembatasan BBM yang rencananya akan dikeluarkan pada Juni 2013. PT INTI akan memasang perangkat RFID yang berbentuk cincin pada 11 juta mobil, 80 juta sepeda motor, 3 juta bus, dan 6 juta truk di seluruh Indonesia. PT INTI juga menjadi pemantau penyaluran solar dan premium bersubsidi dari 91.311 kepala selang (nozzle) di 5.027 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
