Pengamat: Pembatasan BBM Bikin Repot

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Senin, 13 Mei 2013 07:34 WIB

Sebuah sepeda motor keluar dari stasiun pengisian bahan bakar umum karena stock BBM di stasiun pengisian bahan bakar ini habis di kawasan Legok, Tangerang, Banten, (26/4). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemerintah membatasi pembelian Bahan Bakar Minyak untuk pengendara kendaraan pribadi dianggap merepotkan. "Hal sederhana dibuat ruwet dan berbelit-belit," kata Pengamat transportasi publik, Djoko Setijowarno lewat pesan pendek kepada Tempo, Ahad, 12 Mei 2013.

Menurut dia, kebijakan tersebut memiliki kepentingan politik dan intrik. Djoko menjelaskan, sebenarnya yang perlu dilakukan pemerintah cukup sederhana, yaitu membenahi transportasi umum dengan jangkauan hingga ke kawasan permukiman. Ia berpendapat, dengan langkah tersebut, masyarakat pasti mau beralih ke transportasi umum.

"Asalkan ditawarkan pelayanan transportasi umum yang manusiawi," kata Djoko. Ia mengungkapkan, masyarakat tidak perlu dipaksa untuk memilih transportasi umum. Menurut dia, jika ongkos kendaraan umum lebih murah, masyarakat tidak mau menggunakan kendaraan pribadi secara berlebihan seperti saat ini.


Masyarakat, kata dia, terpaksa menggunakan kendaraan pribadi karena tidak ada pilihan lain."Dengan nyicil pun mau, asalkan mobilitasnya tak terganggu," kata Djoko.

Rencananya, pemerintah akan membatasi pembelian BBM bersubsidi pada bulan Juli. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Susilo Siswoutomo. Pembatasan akan dilakukan terhadap pembelian BBM bersubsidi untuk kendaraan motor dan mobil per hari. Sepeda motor diberikan jatah maksimal pengisian 0,7 liter, sedangkan mobil maksimal pengisian 3 liter.

Sementara itu, BPH Migas menyatakan tidak ada kendala terkait kebijakan pembatasan tersebut. Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak Bumi dan Gas (BPH Migas), Ibrahim Hasyim, berpendapat pembatasan seperti itu sangat dimungkinkan dengan adanya. radio frequency identification (RFID). "Dengan diaplikasikannya teknologi informasi, kebijakan itu bisa dijalankan," katanya. Saat ini, pemasangan RFID sedang dilakukan di wilayah Jawa dan Kalimantan.

MARIA YUNIAR


Topik Terhangat:
Teroris
| E-KTP |Vitalia Sesha| Ahmad Fathanah| Perbudakan Buruh


Baca juga:
Pengamat Hukum: PKS Tidak Salah

Kisah Buruh Panci yang Kabur dan Ditangkap Tentara

Angkringan Tak Sehat Sumber Penularan Hepatitis A

Ratusan Penumpang Citilink Mengamuk di Adisutjipto

Polisi Takut Tangkap Anggota TNI Beking Bos Panci

Ahmad Fathanah Minta Sefti Tak Meninggalkannya

Advertising
Advertising

Berita terkait

Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

12 hari lalu

Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.

Baca Selengkapnya

Makan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya

56 hari lalu

Makan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya

Para ekonom mengkritisi penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Jika dipaksa menggunakan, apa dampaknya?

Baca Selengkapnya

Defisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM

26 Februari 2024

Defisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM

Defisit anggaran akan melebar menjadi 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menambah subsidi pupuk, BLT, dan menahan kenaikan BBM.

Baca Selengkapnya

Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025, Jokowi Matangkan di Sidang Kabinet Pekan Depan

24 Februari 2024

Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025, Jokowi Matangkan di Sidang Kabinet Pekan Depan

Program makan siang gratis Prabowo-Gibran masuk APBN 2025, Jokowi akan matangkan di sidang kabinet Senin depan.

Baca Selengkapnya

Anggaran jadi Polemik, Ekonom Usulkan Refocusing Program Makan Siang Gratis

19 Februari 2024

Anggaran jadi Polemik, Ekonom Usulkan Refocusing Program Makan Siang Gratis

Ekonom CORE Indonesia, Mohammad Faisal, mengusulkan refocusing program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya

Pemangkasan Subsidi BBM untuk Makan Siang Gratis, Pengamat: Bisa Menurunkan Penerimaan Pajak

19 Februari 2024

Pemangkasan Subsidi BBM untuk Makan Siang Gratis, Pengamat: Bisa Menurunkan Penerimaan Pajak

Pengamat menilai jika subsidi BBM dipangkas untuk program makan siang gratis maka penerimaan pajak bisa menurun.

Baca Selengkapnya

Ekonom Sebut Subsidi BBM Idealnya Dipangkas untuk Beralih ke Energi Bersih, Bukan Makan Siang Gratis

18 Februari 2024

Ekonom Sebut Subsidi BBM Idealnya Dipangkas untuk Beralih ke Energi Bersih, Bukan Makan Siang Gratis

Ekonom Celios Bhima Yudhistira menyebut subsidi BBM idealnya dipangkas bukan untuk membiayai program makan siang gratis. Kenapa?

Baca Selengkapnya

Ramai Subsidi BBM Dipangkas untuk Makan Siang Gratis, Begini Penjelasan Lengkap TKN Prabowo-Gibran

18 Februari 2024

Ramai Subsidi BBM Dipangkas untuk Makan Siang Gratis, Begini Penjelasan Lengkap TKN Prabowo-Gibran

Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka buka suara soal polemik pemangkasan BBM untuk program makan siang gratis.

Baca Selengkapnya

Susi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat

18 Februari 2024

Susi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat

Melalui kicauannya di media sosial X, Susi Pudjiastuti mengaku lebih setuju subsidi BBM dialihkan untuk makan siang gratis anak-anak di sekolah.

Baca Selengkapnya

Prabowo - Gibran Akan Pangkas Subsidi BBM untuk Biayai Makan Siang Gratis, Ekonom Ini Sebut Bahayanya

18 Februari 2024

Prabowo - Gibran Akan Pangkas Subsidi BBM untuk Biayai Makan Siang Gratis, Ekonom Ini Sebut Bahayanya

Ekonom Celios Bhima Yudhistira tak sepakat program makan siang gratis Prabowo - Gibran bisa dijalankan dengan memangkas subsidi BBM.

Baca Selengkapnya