TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Ryan Kiryanto, meminta pemerintah segera memutuskan kenaikan harga bahan bakar minyak bersusidi. Menurut dia, rencana pemerintah yang akan meminta dana kompensasi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Dewan Perwakilan Rakyat terlalu lama.

"BLT struktur APBN sudah masuk, ada jamkesmas dan bantuan sosial yang nilainya Rp 73 triliun. Jadi APBN Perubahan itu asumsi makro saja," kata Ryan dalam diskusi bertema kenaikan BBM di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat, 3 Mei 2013.

Menurut dia, pemerintah memang tetap dituntut memberikan perhatian kepada masyarakat miskin saat menaikan harga BBM. Jika tidak, maka para produsen akan bangkrut karena masyarakat tidak mampu beli. "BLT itu lumrah, tapi jangan sepanjang waktu. Ketika ekonomi sudah rebound, BLT berhenti."

Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan BLT pada saat kenaikan BBM pada 2005. Kala itu, pemerintah menganggarkan dana BLT sebesar Rp 4,62 triliun untuk 15,4 juta kepala keluarga. Adapun pada 2006 dianggarkan Rp 17 triliun untuk 19,2 juta KK. Setahun kemudian, pemerintah menganggarkan BLT bersyarat sebesar Rp 4 triliun untuk 500 ribu KK.

Untuk 2008 dialokasikan dana Rp 14,1 triliun dibagikan ke 19,1 juta KK, 2009 sebesar Rp 3,81 triliun untuk 18,5 juta KK, dan tahun lalu Bantuan Langsung Sementara Masyarakat sebesar Rp 25,6 triliun dibagi ke 18,5 juta KK.

Ryan memprediksikan akan terjadi pergolakan politik di parlemen saat pemerintah mengajukan dana BLT dalam APBN Perubahan. Menurut dia, semua pihak harus memikirkan bagaimana BLT ini hanya sebagai bumper untuk memberikan harapan kepada masyarakat. "Bagaimana pemerintah bisa meyakinkan partai politik, terutama oposisi bahwa BLT untuk kepentingan bangsa," katanya.

Sementara itu, Ekonom Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewan menilai akan terjadi kegaduhan di Parlemen terakait rencana kenaikan BBM dan rencana penyaluran BLT. "Mereka (politikus) berusaha mengambil posisi seolah-olah membela rakyat," katanya.

Yudi menilai tidak adanya BLT dikhawatirkan menambah jumlah masyarakat miskin dan bisa mengganggu pada stabilitas sosial dan politik. "Mereka akan gampang terpengaruh oleh politisi yang mencari kesempatan dalam kesempitan."

ANGGA SUKMA WIJAYA