Vaksin Telat, Peternak Itik Sudah Rugi Rp 115 M

Kamis, 2 Mei 2013 18:48 WIB

Sub Dinas Peternakan Jakarta Barat merazia unggas peliharaan warga, Kamis (10/1) untuk mengantisipasi menyebarnya virus flu burung jenis baru yang kembali menyerang unggas di wilayah Jawa. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia (Himpuli) Ade Meirizal Zulkarnaen menilai langkah pemerintah untuk mengedarkan vaksin flu itik pada 8 Mei mendatang terlalu terlambat. Semestinya, vaksin itu diedarkan sejak awal tahun lalu ketika virus merebak dan banyak menyebabkan kematian itik.

"Sudah sejak lama kawan-kawan peternak itik tanya kapan vaksin bisa didistribusikan," kata Ade.

Ade mengatakan, akibat virus flu burung H5N1 clade 2.3.2 itu, peternak itik terlanjur telah mengalami kerugian hingga Rp 115 miliar. Angka kerugian ini dihitung dari jumlah itik yang mati dikalikan dengan rata-rata harga itik. "Data Himpuli yang mati ada 450 ribu ekor itik dengan harga rata-rata Rp 30 ribu per ekor," ujarnya.

Namun, peternak tetap menyambut baik janji pemerintah untuk mengedarkan 8 Mei mendatang. Menurutnya, produksi vaksin ini seharusnya disesuaikan dengan jumlah populasi itik yang mencapai 50 juta ekor.

Ade menyarankan pemerintah mengedarkan vaksin baru itu ke daerah-daerah sentra itik seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat. "Vaksin ini bersifat preventif untuk menciptakan kekebalan tubuh pada itik sehingga tidak terkena di kemudian hari," ujarnya.

Kementerian Pertanian sebelumnya menyatakan, vaksin virus flu burung (avian influenza/AI) H5N1 clade 2.3.2 siap diedarkan 8 Mei mendatang. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro mengatakan, untuk tahap awal akan diedarkan 4 juta dosis vaksin.

Vaksin akan diedarkan secara gratis kepada para peternak karena ditanggung oleh subsidi pemerintah. "Kami menemukan vaksin baru ini setelah melalui berbagai tahapan seperti shedding lab, shedding test, hingga proses pendaftaran," kata Syukur kepada wartawan, di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis 2 Mei 2013.

Syukur menjelaskan, vaksin untuk tahap pertama ini diproduksi oleh Pusat Veterinaria Farma (Pusvetma) dari lima produsen yang telah ditunjuk pemerintah. Kementerian Pertanian telah menunjuk empat perusahaan swasta dan satu milik pemerintah untuk memproduksi vaksin virus flu burung yang menyerang itik. Keempat perusahaan itu adalah PT Sagi Capri, PT Vaksindo Satwa Nusantara, PT Sanbio Laboratories, dan PT Medion, dan satu Pusvetma.

ROSALINA



Topik Terhangat:

Harga BBM |
Susno Duadji | Gaya Sosialita | Ustad Jefry | Caleg


Berita Terpopuler:


Ayu Azhari Sering Ketemu Ahmad Fathanah
Coboy Junior Diadukan ke Komisi Penyiaran

Tiga Isu Negatif Terkait Akun @SBYudhoyono

Ayu Azhari: Saya Korban Janji Ahmad Fathanah

Berita terkait

Novel Baswedan Sebut Jika Polda Metro Jaya Tahan Firli Bahuri Bisa jadi Pintu Masuk Kasus Lainnya

3 hari lalu

Novel Baswedan Sebut Jika Polda Metro Jaya Tahan Firli Bahuri Bisa jadi Pintu Masuk Kasus Lainnya

Novel Baswedan menjelaskan, jika Firli Bahuri ditahan, ini akan menjadi pintu masuk bagi siapa pun yang mengetahui kasus pemerasan lainnya.

Baca Selengkapnya

Kesaksian Permintaan Uang dari Syahrul Yasin Limpo Saat Jadi Mentan, untuk Perawatan Kecantikan Anak hingga Kado

4 hari lalu

Kesaksian Permintaan Uang dari Syahrul Yasin Limpo Saat Jadi Mentan, untuk Perawatan Kecantikan Anak hingga Kado

Sejumlah pejabat Kementerian Pertanian dihadirkan sebagai saksi di sidang lanjutan dugaan pemerasan dan gratifikasi oleh Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Masih Proses Dugaan Pelanggaran Etika oleh Dua Pimpinan Komisi Antikorupsi

5 hari lalu

Dewas KPK Masih Proses Dugaan Pelanggaran Etika oleh Dua Pimpinan Komisi Antikorupsi

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi masih memeriksa dugaan pelanggaran etika oleh dua pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Jelaskan Poin Keberatan terhadap Kesaksian Eks Ajudan Panji Harjanto

5 hari lalu

Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Jelaskan Poin Keberatan terhadap Kesaksian Eks Ajudan Panji Harjanto

Kuasa hukum bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Djamaludin Koedoeboen, menuturkan poin keberatan terhadap kesaksian eks ajudan Panji Harjanto.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo Ungkap Beberapa Rahasia, Termasuk Permintaan Firli Bahuri Rp 50 Miliar

5 hari lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo Ungkap Beberapa Rahasia, Termasuk Permintaan Firli Bahuri Rp 50 Miliar

Beberapa rahasia terungkap saat sidang Syahrul Yasin Limpo, termasuk adanya permintaan Rp 50 miliar dari Ketua KPK saat itu Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Eks Ajudan Syahrul Yasin Limpo Ungkap Ada Permintaan Uang Rp 50 Miliar dari Firli Bahuri

9 hari lalu

Eks Ajudan Syahrul Yasin Limpo Ungkap Ada Permintaan Uang Rp 50 Miliar dari Firli Bahuri

Eks ajudan Syahrul Yasin Limpo mengetahui adanya permintaan uang sebesar Rp 50 miliar dari mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Usut TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Kepala Biro Umum Setjen Kementan

26 hari lalu

Usut TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Kepala Biro Umum Setjen Kementan

KPK memanggil Kabiro Umum Setjen Kementan sebagai saksi dalam penyidikan TPPU Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Usai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab

29 hari lalu

Usai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab

Hakim PN Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), dalam perkara dugaan gratifikasi

Baca Selengkapnya

KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

30 hari lalu

KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

KPK menemukan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan proyek-proyek di Kementerian Pertanian saat menggeledah kediaman CEO PT Mulia Knitting Factory Hanan Supangkat.

Baca Selengkapnya

Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

30 hari lalu

Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.

Baca Selengkapnya