TEMPO.CO , Jakarta:Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa memastikan tidak akan ada bantuan langsung tunai (BLT) terkait kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Dihapuskannya program BLT karena kenaikan harga BBM kendaraan pribadi tak akan terlalu berdampak pada masyarakat miskin.
"Karena tidak ribet mikirin ongkos naik atau apa naik. Ongkos akan seperti biasa karena subsidi untuk kendaraan umum masih penuh," kata Hatta seusai sidang kabinet terkait subsidi BBM di kantor Presiden, Rabu, 17 April 2013.
Hatta menyatakan kenaikan BBM bersubsidi untuk kendaraan pribadi tetap akan memberikan tekanan terhadap inflasi. Beberapa langkah untuk menghadapi inflasi pun akan dilakukan pemerintah, termasuk memberikan kompensasi seperti penambahan beras miskin, penambahan dana program keluarga harapan, dan beasiswa siswa miskin. "Jadi bukan BLT," kata dia.
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, menyatakan bantuan kepada masyarakat kali ini akan diberikan melalui program percepatan perluasan dan perlindungan sosial. "Ada kriteria dan persyaratan. Kalau BLT kan asal bilang miskin dikasih begitu saja," katanya.
Agung membenarkan hanya ada tiga komponen bagi masyarakat, yaitu penambahan beras miskin, program keluarga harapan, dan beasiswa siswa miskin. "Raskin akan ditambah dari sebelumnya 12 kali dalam satu tahun, menjadi 16 kali," katanya.
Agung tak merinci berapa tambahan bantuan untuk program keluarga harapan. Namun menurut dia, kompensasi dari pemerintah melalui program tersebut akan lebih terukur dibandingkan program sebelumnya. "Program sekarang lebih jelas arahnya."
Terkait anggaran untuk program itu, Agung menyatakan saat ini pemerintah masih menghitung. Jika anggaran yang ada di pemerintah masih cukup, pemerintah tak perlu mengajukan penambahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan ke Dewan Perwakilan Rakyat. "Kalau tidak, ya mengajukan ke DPR," katanya.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, menyatakan jumlah penerima bantuan beasiswa siswa miskin akan bertambah dari asalnya sekitar 7 juta menjadi 15 juta orang, dengan rincian bantuan untuk siswa SD yang tadinya Rp360 ribu menjadi Rp 450 ribu, bantuan SMP Rp750 ribu, dan untuk SMA/SMK menjadi Rp1 juta. "Jadi dari sekitar 15 persen sekarang hampir 30 persen," katanya.
