TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Badan Usaha Milik Negara Dewan Perwakilan Rakyat dijadwalkan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Pelindo I, PT Pelindo II, PT Pelindo III, dan PT Pelindo IV, Senin 1 April 2013. Namun Direktur Utama Pelindo II, Richard Joost Lino, tidak hadir dalam rapat tersebut. "Beliau sedang di luar negeri," kata Direktur Keuangan Pelindo II, Mulyono, dalam ruang rapat, Senin, 1 April 2013.

Komisi pun meminta Pelindo II meninggalkan ruang sidang karena Lino tidak hadir dalam rapat tersebut. "Nanti dia harus bawa paspor sebagai bukti saat ini sedang berada di luar negeri," ujar Wakil Ketua Komisi BUMN, Aria Bima, yang juga menjadi pemimpin rapat. Ia mengatakan Lino sudah dua kali tidak ikut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi BUMN.

Aria menuturkan Komisi akan menjadwalkan satu agenda khusus untuk memanggil Pelindo II. Dalam rapat yang berlangsung selama hampir lima jam tersebut, Komisi VI dan Pelindo membahas rencana pembentukan holding BUMN kepelabuhanan.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyatakan pembentukan holding BUMN kepelabuhanan masih terkendala oleh undang-undang yang ada. "Ada benturan dengan Undang-undang Pelayaran, tidak memungkinkan Pelindo jadi anak usaha BUMN," kata Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro, seusai rapat dengar pendapat.

Ia pun menjelaskan rencana pembentukan holding BUMN kepelabuhanan masih harus dikaji. Berdasarkan masterplan BUMN periode 2010-2014, kata dia, dari empat Pelindo, akan dirampingkan menjadi satu atau dua perseroan. Namun, Imam menuturkan, keberadaan PT Pelindo I, PT Pelindo II, PT Pelindo III, dan PT Pelindo IV diakui dalam UU Pelayaran.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan sedang melakukan kajian terhadap pola rightsizing BUMN kepelabuhanan. "Dengan titik berat terhadap kajian aspek operasional dan legal," ujar Imam.

Komisi VI pun menyampaikan tiga poin kesimpulan dalam RDP tersebut. Pertama, Komisi VI meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk menyampaikan masterplan BUMN kepelabuhanan, permasalahan, serta rencana holding perusahaan. Kedua, Komisi VI meminta penjelasan Dahlan tentang rencana pembentukan anak perusahaan BUMN kepelabuhanan.

"Ketiga, Komisi VI mendorong Kementerian BUMN untuk berkoordinasi dengan instansi terkait terhadap penetapan induk pelabuhan nasional," kata Wakil Ketua Komisi VI, Aria Bima, yang menjadi pemimpin rapat.

MARIA YUNIAR

Berita Terpopuler:
Kasus Cebongan, Ketika Detektif Dunia Maya Beraksi
Kronologi Idjon Djambi Perlu Dikonfrontasikan
Pelaku Penyerangan Penjara Sleman Mulai Terkuak
Malam Jahanam di Cebongan
'Jangan Terpancing Cebongan Versi Idjon Djanbi'
Akun Idjon Djanbi Bisa Ubah Persepsi Publik