TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Humas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Ahmad Junaidi menyatakan, selain memanggil 11 importir bawang putih yang diduga melakukan kartel, Komisi juga akan secara resmi meminta keterangan pemerintah. "KPPU akan minta keterangan pemerintah, baik Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan terkait kebenaran data, termasuk data importir yang mendapat izin impor," katanya saat ditemui di kantor KPPU, Jumat, 22 Maret 2013.

Menurut dia, dugaan kartel bukan hanya dicurigai dilakukan oleh para pelaku usaha, tetapi juga bisa terjadi akibat kebijakan dan sistem distribusi dan persoalan administrasi yang diatur pemerintah. "Karena bawang harga sudah naik sejak Desember dan paling parah bulan ini di Malang sampai tembus harga Rp 100 ribu.”

Pemerintah akan diminta keterangan sebagai regulator yang mengeluarkan izin impor dan menetapkan kuota impor bawang putih. Sebagai pihak yang paling tahu bagaimana mengukur pasokan dan kebutuhan sebelum menentukan kuota impor, menurut dia, adalah pemerintah.

KPPU, ujar dia, tengah mencari jawaban dan pembuktian apakah komoditas bawang putih dikartel sehingga menyebabkan harga melambung. Dugaan sementara, kata dia, harga bawang putih naik karena ada kesengajaan penahanan barang di pelabuhan.

Hasil dugaan ini didapat setelah tim KPPU melakukan kunjungan langsung ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Kamis pekan lalu. Dalam kunjungan itu, tim KPPU mendapati adanya ratusan kontainer bawang putih yang tidak segera dilepas ke dalam negeri.

"Itu temuan awal. Nanti kami akan minta keterangan pemerintah duduk persoalan administrasinya. Jangan-jangan izinnya memang sudah lengkap, tapi sengaja tidak dikeluarkan barangnya," ujar Junaidi.

Ia menambahkan, KPPU juga terus memantau perkembangan harga bawang putih untuk melihat apakah indikasi kartel juga menyebabkan harga turun secara drastis. "Harga bawang putih murah sebenarnya bagus untuk konsumen, tapi tetap kami harus teliti agar tidak ada kartel," katanya.

Selain menyelidiki dugaan kartel bawang putih, KPPU juga tengah mencari bukti adanya kartel daging sapi dan suku bunga. Namun, hingga kini KPPU belum merampungkan hasil penyelidikan terhadap dua hal tersebut.

ROSALINA

Berita terpopuler lainnya:
Mengapa Ibas Laporkan Yulianis ke Polisi
Enam Pernyataan Soal Ibas dan Yulianis
Ibas Siap Diperiksa, Ini Jawaban KPK
Daftar Pasal Kontroversial di Rancangan KUHP
Rahasia Model Brasil Langsing Usai Melahirkan