Nasabah GTIS Ditawari Sebagai Pemegang Saham

Reporter

Senin, 11 Maret 2013 23:18 WIB

Lambang Golden Traders Indonesia Syariah di Mal Taman Anggrek, Jakarta Barat. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Golden Traders Indonesia Syariah Aziddin mengklaim sejumlah nasabahnya meneriwa tawaran sebagai pemegang saham perusahaan. Tawaran tersebut diberikan kepada nasabah yang menjadi korban penipuan manajemen lama PT Golden. Siapa saja nasabah yang merugi dan berapa besaran saham, Aziddin tidak merinci. "Menunggu hasil penyelidikan kepolisian," katanya kepada Tempo, Ahad, 10 Maret 2013.

Ia meyakini penyelidikan kepolisian akan selesai dalam satu bulan. Setelah itu, manajemen baru bersama nasabah akan melobi kepolisian memburu manajemen lama. Mantan politikus Partai Demokrat ini mengaku belum menghitung jumlah kerugian nasabah. "Pembukuan sudah tidak ada, dibawa kabur manajemen lama," ujarnya.

Aziddin mengklaim ditunjuk sebagai Direktur Utama yang baru menggantikan Michael Ong. Sebelumnya Aziddin merupakan dewan pengawas. Pertengahan 2011, Ong bersama rekannya Datuk Ansari, dibawa Aziddin kepada Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi syariah dalam usaha bisnis investasi emas.

Aziddin juga memperkenalkan Ong dan Ansari kepada Ketua DPR Marzuki Alie. Pertemuan itu meminta Marzuki mendukung bisnis Ong. Marzuki megakui pernah bertemu dengan ketiganya namun enggan disebut ikut terlibat dalam bisnisnya. "Saya tidak percaya bisnis investasi emas," katanya.

Belakangan Ong melarikan diri dengan membawa dana nasabah yang diklaim mencapai puluhan miliar rupiah. Ong kabur ke negara asalnya, Malaysia. Sejurus kemudian Aziddin mengklaim menjadi direktur utama menggantikan Ong.

Aziddin mengklaim perizinan PT Golden lengkap dan sah. Untuk mengantongi sertifikat syariah manajemen PT golden siap berikrar kepada Dewan Syariah MUI tidak mengulangi perbuatan manajemen lama.

Ketua Dewan Syariah MUI Ma'ruf Amin mengatakan bisnis PT Golden sesuai syariah. Kendati ada kasus dugaan penipuan, tidak serta merta membuat pihaknya mencabut sertifikasi tersebut. "Kami evaluasi," katanya.

Deputi Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal Azhar Lubis mengatakan PT Golden menyalahgunakan izin.Mereka mendapat izin penanaman modal dari kami, tapi izinnya tidak pernah seperti ini," katanya

Izin yang diberikan adalah izin usaha sebagai distributor komoditas emas. Artinya emas yang diperdagangkan dalam skala besar tidak dijual langsung kepada pengguna akhir atau konsumen seperti yang dipraktekkan. "Kalau sampai ke konsumen akhir berarti kan usaha retail, ini tidak ada seperti ini. Tidak boleh," katanya.

FIONA PUTRI HASYIM | GUSTIDHA BUDIARTIE | MARTHA THERTINA

Berita terkait

Kasus Ledakan Pabrik Smelter Bertambah, Pengamat: Pemerintah Lebih Prioritaskan Investasi Ketimbang Sistem Keamanan Pabrik

10 jam lalu

Kasus Ledakan Pabrik Smelter Bertambah, Pengamat: Pemerintah Lebih Prioritaskan Investasi Ketimbang Sistem Keamanan Pabrik

Pemerintah terkesan tidak serius dalam penerapan standar keamanan untuk perusahaan smelter ataupun investor asing yang masuk ke Tanah Air.

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

2 hari lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat

2 hari lalu

Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam keterangan pers usai pertemuan, menjelaskan, Jokowi dan Hurley misalnya mebahas upaya menggiatkan pengajaran bahasa di masing-masing negara.

Baca Selengkapnya

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

2 hari lalu

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

Ekonom Nailul Huda menilai langkah OJK mencabut izin PT Paytren Manajemen Investasi sudah tepat.

Baca Selengkapnya

Pertamina Hulu Energi dan ExxonMobil Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di IPA CONVEX ke-38

3 hari lalu

Pertamina Hulu Energi dan ExxonMobil Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di IPA CONVEX ke-38

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menjajaki kerja sama dengan ExxonMobil Indonesia melalui pengembangan Asri Basin Project CCS Hub.

Baca Selengkapnya

Pemegang Saham Saratoga Sepakati Pembagian Dividen Rp 298,43 Miliar

3 hari lalu

Pemegang Saham Saratoga Sepakati Pembagian Dividen Rp 298,43 Miliar

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. atau Saratoga (SRTG) akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 298,43 miliar atau sekitar Rp 22 per lembar saham.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sebut Bantuan Beras Patut Disyukuri, Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

4 hari lalu

Terkini: Jokowi Sebut Bantuan Beras Patut Disyukuri, Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebut bantuan beras merupakan langkah konkret untuk meringankan beban masyarakat.

Baca Selengkapnya

RI-China Bahas Kerja Sama Riset di Bidang Pengolahan Nikel

4 hari lalu

RI-China Bahas Kerja Sama Riset di Bidang Pengolahan Nikel

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Duta Besar China untuk Indonesia Lu Kang bertemu untuk membahas penguatan kerja sama

Baca Selengkapnya

AXA Mandiri Raup Laba Bersih Rp 1,33 Triliun pada 2023

4 hari lalu

AXA Mandiri Raup Laba Bersih Rp 1,33 Triliun pada 2023

AXA Mandiri Financial Services berhasil meraup laba bersih senilai Rp 1,33 triliun pada 2023 atau tumbuh 13,2 persen dibanding tahun 2022.

Baca Selengkapnya

Jokowi Harap RI jadi Anggota OECD: Supaya Mudah Akses Investasi

5 hari lalu

Jokowi Harap RI jadi Anggota OECD: Supaya Mudah Akses Investasi

Presiden Jokowi meyakini OECD akan memberikan manfaat yang konkret bagi Indonesia terutama supaya tidak terjebak dalam middle income trap

Baca Selengkapnya