TEMPO.CO, Garut - Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Kismantoro Petrus, mengungkapkan bahwa penghindaran pajak melalui transfer pricing sulit terlacak. "Potensi (kehilangannya) besar," ujar Kismantoro di sela-sela seminar perpajakan, Kamis malam, 28 Februari 2013.
Dalam transfer pricing, pengusaha menjual produk ekspor ke perusahaan afiliasi dengan harga yang lebih rendah. Perusahaan afiliasi itu menjual produk dengan harga yang lebih tinggi ke klien sebenarnya. Dengan cara ini, perusahaan mengecilkan jumlah setoran pajak penghasilannya.
Direktorat Jenderal Pajak, diakui Kismatoro, belum bisa optimal memantau kecurangan semacam ini karena tidak memiliki data jual beli yang dibutuhkan. "Diperlukan atase-atase pajak di negara-negara lain, di kedutaan-kedutaan di luar negeri," ujarnya.
Potensi kehilangan pajak dari aktivitas transfer pricing bisa tampak dengan melihat selisih data ekspor yang tercatat di dalam negeri dan yang dicatat pemerintah negara lain. "Dari data PBB, World Trade Organization (WTO) tentang perdagangan dunia juga bisa terlihat," ujarnya.
Menurut Kismantoro, selain transfer pricing, ada banyak cara lain yang digunakan pengusaha untuk mengakali setoran pajak. "Pengusaha inginnya minimize. Bayar pajak seminimal mungkin, maka akan cari loop hole," ujarnya.
MARTHA THERTINA
Berita terkait
Kelompok G7 Sepakat Tarik Pajak Minimum Global 15 Persen dari Perusahaan Raksasa
6 Juni 2021
Negara Kelompok G7 sepakat untuk menarik pajak minumum global yang lebih tinggi pada bisnis multinasional seperti Google, Facebook, Apple, dll
Baca SelengkapnyaPerusahaan di Bangladesh yang Merekrut Transgender Bakal Dapat Diskon Pajak
4 Juni 2021
Pemerintah Bangladesh berencana memberikan keringanan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan transgender.
Baca SelengkapnyaInggris Akan Menaikkan Pajak Perusahaan untuk Bantu Anggaran Covid-19
21 Februari 2021
Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak akan menaikkan pajak perusahaan untuk membayar perpanjangan skema bantuan Covid-19 dalam anggaran bulan depan
Baca SelengkapnyaInggris Mau Kenakan Pajak ke Perusahaan yang Untung Banyak Selama Covid-19
7 Februari 2021
Inggris berencana mengenakan pajak kepada ritel dan perusahaan teknologi yang labanya melonjak selama pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaProyek Gas Tiung Biru Setor Pajak Rp 8,08 Triliun
26 April 2019
Setoran pajak proyek gas Tiung Biru, Bojonegoro ini merupakan yang terbesar di lingkungan proyek Migas.
Baca SelengkapnyaTerima Laporan Pemerasan, Polisi Tangkap Seorang Petugas Pajak
10 Mei 2018
Petugas pajak tersebut dikenai sanksi skorsing dari KKP Pratama Bangka.
Baca SelengkapnyaBertemu Jokowi, Kadin Usul Kemudahan Audit Pajak
27 Oktober 2017
Pengurus Kamar Dadang dan Industri (Kadin) Indonesia bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan.
Baca SelengkapnyaOtoritas Pajak Minta Google Selesaikan Pembayaran Pajak 2016
20 Maret 2017
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak segera meminta Google Asia Pacific Pte Ltd menyelesaikan pembayaran pajak tahun 2016.
Baca SelengkapnyaDongkrak Pajak dari Sektor Perikanan, Begini Kiat Sri Mulyani
14 Maret 2017
Sri Mulyani mengaku selama ini mungkin koordinasi antar
lembaga pemerintah memang harus diperbaiki.
Setelah Google, Ditjen Pajak Incar Facebook
23 November 2016
Walau tidak miliki kantor di Indonesia, Facebook dinilai sebagai perusahaan over the top (OTT) yang mengambil keuntungan di Indonesia.
Baca Selengkapnya