TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR Harry Azhar Azis menyatakan, pihaknya tak mempersoalkan asal calon Gubernur Bank Indonesia, apakah dari akademisi, pelaku perbankan, pemerintah, atau dari internal bank sentral. "Yang penting adalah tentang komitmen dan visinya, saya kira. Jadi visinya itu, dia harus mampu mengendalikan inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Itu kunci pokok," ucap Harry ketika dihubungi, Sabtu, 23 Februari 2012.

Selain itu, Harry menyinggung komitmen calon untuk mendorong pengembangan bank-bank lokal dan asas resiprokal (kesetaraan) dalam bisnis bank. "Tapi, karena 2014 pengawasan perbankan di OJK, maka yang penting tiga tadi, terutama dua karena nanti suku bunga akan di bawah OJK," ujarnya.

Gubernur BI terpilih juga mau memotori Undang-Undang Sistem Pembayaran untuk mendorong transaksi keuangan nontunai, selain Undang-Undang Pengendalian Inflasi dan Nilai Tukar. "Gubernur BI patut memotori undang-undang ini," ucapnya. Terkait dengan nilai tukar, Harry menjelaskan, selama ini BI tak bisa menyebutkan kisaran nilai tukar karena mengacu pada kebijakan nilai tukar mengambang penuh.

Masa jabatan Gubernur BI Darmin Nasution berakhir pada 22 Mei 2013. Sesuai Undang-Undang BI, nama calon Gubernur BI diajukan oleh Presiden dan diproses oleh DPR. Presiden harus menyampaikan surat pengajuan calon ke DPR paling telat tiga bulan sebelum masa jabatan Darmin usai, atau 22 Februari 2013. Selanjutnya, DPR memiliki waktu tiga bulan untuk memproses calon-calon Gubernur BI tersebut. Dengan demikian, ketika masa jabatan Darmin selesai, sudah ada yang mengisi.

Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin mengirimkan nama kandidat Gubernur BI ke DPR. Nama yang diajukan Presiden di luar dugaan. Presiden mengusulkan calon tunggal, yakni Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

Sebelumnya, sempat beredar beberapa nama yang disebut-sebut berpeluang dicalonkan Istana, di antaranya, Darmin Nasution yang kini masih menjabat Gubernur BI, Hartadi Sarwono dan Halim Alamsyah yang kini menjabat Deputi Gubernur BI, Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany, dan mantan Komisaris BCA Raden Pardede.

MARTHA THERTINA