Medco Pastikan Akusisi Novus Selesai Agustus

Reporter

Editor

Rabu, 11 Agustus 2004 14:44 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:PT. Medco Energy International memastikan proses akuisisi saham Novus petroleum Ltd selesai pada agustus 2004 mendatang. Sampai Juni lalu, proses akuisisi sudah mencapai 92,29 persen. "Sisa kewajiban akuisis saham Novus sebanyak 7,71 persen sedang dalam proses finalisasi dan rencananya selesai pada 20 Agustus 2004," demikian isi siaran pers dari perusahaan minyak pimpinan Hilmi Panigoro tersebut pada Tempo News Room, Rabu (11/8).Direktur Keuangan PT. Medco Energi Internasional, Sugiharto beberapa waktu lalu mengatakan akuisisi Novus Petroleum Ltd akan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan minyak ini. Sugiharto menjelaskan, dengan akuisisi tersebut cadangan minyak perusahaannya akan jauh meningkat. Untuk jenis 1P akan meningkat 51 persen dari 130,9 juta barrel menjadi 209,8 juta barrel. Sedangkan untuk 2P meningkat 19 persen dari 532 juta barrel menjadi 641,9 juta barrel. "Ini berarti reserved line indeks Medco naik menjadi lebih tujuh kali lipat," katanya. Sementara, produksi minyak mengalami peningkatan 18 persen dari 27,9 juta barrel menjadi 32,9 juta barrel untuk tahun ini.dalam kinerja perusahaan selama semester pertama tahun 2004, pendapatan bersih Medco meningkat menjadi US$229 juta. Pada periode yang sama tahun lalu pendapatan bersih Medco sebesar US$ 228 juta. Fitrio - Tempo News Room

Berita terkait

Pemerintah Didorong Segera Rampungkan Revisi UU Migas

3 Oktober 2017

Pemerintah Didorong Segera Rampungkan Revisi UU Migas

Pemerintah diminta segera mengambil sikap ihwal revisi Undang-undang Minyak dan Gas. Pengurus Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Migas Bambang Dwi Djanuarto?menilai pemerintah kurang responsif dalam menyelesaikan revisi UU Migas.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Migas Akan Atur Badan Usaha Khusus Migas

19 Februari 2017

Revisi UU Migas Akan Atur Badan Usaha Khusus Migas

Badan Usaha Khusus ini, menurut Kurtubi, berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

Baca Selengkapnya

Ini Kewenangan Pemerintah Daerah di Wilayah Blok Migas

18 Januari 2017

Ini Kewenangan Pemerintah Daerah di Wilayah Blok Migas

Pemerintah daerah harus mempermudah dan mempercepat proses penerbitan perizinan.

Baca Selengkapnya

Krisis Energi 2025, DPR Didesak Rampungkan Revisi UU Migas  

22 November 2016

Krisis Energi 2025, DPR Didesak Rampungkan Revisi UU Migas  

DPR diharapkan sudah membuat rancangan revisi Undang-undang Migas sebelum masa sidang berakhir.

Baca Selengkapnya

Migas: Pemerintah Bebankan Pajak di Kegiatan Eksploitasi  

29 Agustus 2016

Migas: Pemerintah Bebankan Pajak di Kegiatan Eksploitasi  

Pemerintah ingin membebankan pajak hanya pada kegiatan eksploitasi melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi.

Baca Selengkapnya

Pemerintah dan DPR Didesak Revisi UU Migas  

20 Agustus 2016

Pemerintah dan DPR Didesak Revisi UU Migas  

Pengelolaan migas seharusnya terlebih dahulu diberikan kepada Pertamina sebagai perusahaan milik negara.

Baca Selengkapnya

Perubahan Beleid Gas, Tata Niaga Gas Jalan di Tempat

3 Agustus 2016

Perubahan Beleid Gas, Tata Niaga Gas Jalan di Tempat

Perubahan beleid tata kelola gas belum menunjukkan perkembangan

Baca Selengkapnya

KPK Minta Jokowi Revisi UU Tata Kelola Migas  

13 Januari 2016

KPK Minta Jokowi Revisi UU Tata Kelola Migas  

KPK telah mengirimkan surat rekomendasi revisi UU Tata

Kelola Migas dan Kontrak Kerja Sama kepada Presiden pada 16

Desember 2015.

Baca Selengkapnya

Reformasi Kelembagaan Tata Kelola Migas

10 Juli 2015

Reformasi Kelembagaan Tata Kelola Migas

Mengesahkan undang-undang baru sebagai pengganti atau revisi UU Minyak Bumi dan Gas (Migas) Nomor 22 Tahun 2001 adalah hal mendesak yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dan DPR pada akhir tahun ini. Mengingat undang-undang ini telah mengalami tiga kali uji materi Mahkamah Konstitusi (2003, 2007, dan 2012), di mana Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pembatalan banyak pasal dari undang-undang tersebut.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Usulkan Tiga Kaki Pengelolaan Migas

22 Mei 2015

Faisal Basri Usulkan Tiga Kaki Pengelolaan Migas

SKK Migas harus badan khusus yang tidak bisa diintervensi pemerintah. Bahan untuk RUU Migas.

Baca Selengkapnya