Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany. TEMPO/Jacky Rachmansyah
TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany, menyatakan Direktorat Jenderal Pajak akan mengkaji usulan Komite Ekonomi Nasional untuk mengubah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi Pajak Penjualan (PPn). Menurut dia, sebagian besar negara saat ini menggunakan sistem PPN.
"Itu perlu dikaji. Di Eropa sebagian besar PPN, yang masih pajak penjualan itu Amerika. Sekarang lebih banyak PPN," kata Fuad di kantor Kementerian Keuangan, Senin, 11 Februari 2013.
Menurut Fuad, perubahan yang diusulkan KEN itu harus dibahas melalui mekanisme perubahan Undang-Undang. Selain itu, harus ada kajian dan diskusi mendalam terkait perubahan tersebut. "Sebagai Dirjen Pajak saya tidak bisa memberi komentar."
Fuad menambahkan sebelumnya adanya sistem PPN, Indonesia menerapkan sistem PPn. Namun sistem PPn mempunyai kelemahan karena terjadi double tax. "Nanti dilihat bagaimana selesaikan masalah pajak bergandanya. Makanya perlu kajian. Semua ada plus minusnya," katanya.
Sebelumnya, dalam rekomendasi Komite Ekonomi Nasional kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tarif PPN diusulkan naik dari 10 persen menjadi 13 persen. Hal itu untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengejar target pendapat dari pajak pada tahun ini yang berjumlah Rp 1042,32 triliun. KEN juga mengusulkan penggantian istilah PPN menjadi Pajak Penjualan.
Dalam kesempatan terpisah, Pelaksana Tugas Badan Kebijakan Fiskal, Bambang Brodjonegoro menilai perubahan PPN menjadi PPn tidak relevan. Menurut dia, saat ini orang cenderung masih menggunakan (value added tax/PPN). Menurut dia, masih ada ruang di PPN karena effective tax rate yang diterima sekarang masih di bawah rate PPN.
"Tarif PPN 10 persen, seharusnya pajaknya 10 persen dari total konsumsi. Tapi, kan, tidak, masih ada 2-3 persen. Jadi masih bisa diperbaiki. Memang sulit karena sistemnya berat, tapi itu yang terbaik sekarang. kalau kembali ke sales tax lagi susah," katanya.
