TEMPO.CO, Jakarta - Rencana PT Pos Indonesia untuk dapat melepas sahamnya secara perdana kepada masyarakat atau initial public offering (IPO) pada tahun ini kandas. Komite Privatisasi meminta perseroan mengkaji kembali revaluasi asetnya yang melimpah sebelum melantai di Bursa Efek.

"Masih terdapat beberapa catatan untuk PT Pos, terutama soal revaluasi aset mereka yang besar," kata Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan ketika dijumpai, Rabu , 23 Januari 2013.

Menurut Dahlan, aset yang dimiliki oleh PT Pos sangatlah besar. Untuk menjadi sebuah perusahaan terbuka, aset tersebut harus masuk ke dalam neraca pembukuan. Tetapi, masuknya nilai aset secara keseluruhan dalam neraca akan membawa konsekuensi beban pajak yang sangat besar bagi perusahaan.

"Sementara PT Pos belum ada kemampuan untuk menyediakan dana pajak yang besar," kata Dahlan. Hal lain yang menjadi pertimbangan Komite Privatisasi adalah soal kewajiban public service obligation (PSO) perusahaan tersebut dalam mengantar surat-surat pemerintah kepada masyarakat.

Direktur Utama Pos Indonesia Ketut Mardjana menuturkan untuk revaluasi aset sudah dilakukan sejak tahun lalu. Saat ini, aset yang masuk dalam neraca pembukuan baru sekitar Rp 1 triliun. Sementara itu, masih terdapat aset yang belum masuk neraca sebanyak Rp 5,1 triliun.

Secara keseluruhan, total aset yang dimiliki Pos Indonesia bisa mencapai Rp 6 triliun. Menurut Ketut, jika jumlah tersebut masuk dalam neraca seluruhnya, perseroan harus menyediakan dana segar setidaknya sejumlah ratusan miliar berdasar hitungan pajak. "Dan itu berat, bisa mengganggu cashflow perusahaan," kata dia ketika dihubungi, Kamis, 24 Januari 2013.

Perseroan menargetkan bisa mengumpulkan dana hingga Rp 350 miliar dari pelepasan saham perdana. Dana itu untuk pengembangan usaha. Sayangnya, izin belum diberikan. "Ini berarti kami harus cari alternatif pembiayaan lain untuk mengembangkan usaha kami," kata Ketut.

GUSTIDHA BUDIARTIE