TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta agar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, segera dibenahi. Menurut dia, kondisi pelabuhan saat ini tidak steril sehingga mengganggu proses bongkar muat. Imbasnya, dwelling time atau waktu tunggu di pelabuhan jadi butuh waktu yang lama.

"Harus diperbaiki sistem tarif, pelayanan, layout pelabuhan. Juga kegiatan nonbisnis kalau bisa dikurangi akan lebih baik," katanya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin, 21 Januari 2013.

Berdasarkan hasil survei, waktu tunggu barang di Pelabuhan Tanjung Priok sepanjang 2011-2012 berkisar 4,7 hingga 6,7 hari. Angka tersebut tergolong tinggi. Penyebabnya: 58 persen oleh pre-customs clearence, 18 persen karantina, dan 24 persen oleh post-customs clearence. Pemerintah menargetkan menekan waktu tunggu menjadi empat hari. Waktu tersebut setara dengan dwelling time di Malaysia.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan penataan desain Pelabuhan Tanjung Priok tertuang dalam Keputusan Presiden. Menurut dia, seharusnya di Tanjung Priok hanya ada tiga instansi, yaitu Bea Cukai di bawah Kementerian Keuangan, Karantina di bawah Kementerian Pertanian, dan Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM.

"Sekarang tumbuh banyak yang mencari nafkah di Priok, seperti dari instansi TNI dan Pelayaran. Semua akan kami tata," katanya.

Hatta menyatakan akan segera melakukan pemindahan agar pelabuhan bisa lebih luas dan sterill. "Sampai saat ini prosesnya sudah cukup baik, walaupun memang lambat karena persoalan pembebasan lahan. Pembebasan lahan di sini sangat sulit," katanya.

ANGGA SUKMA WIJAYA