TEMPO.Co, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menyalurkan 237 unit perahu kepada nelayan di Indonesia pada 2013 . Penyaluran ini merupakan program lanjutan program pengadaan 1.000 unit kapal nelayan 2010-2014.
Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan di Kementrian Kelautan dan Perikanan, M Zaini mengatakan dalam program pengadaan kapal tahun depan, pemerintah memberlakukan sistem reward dan punishment. Dengan demikian, tak semua provinsi akan menerima bantuan jika pada 2012 mereka dinilai bermasalah.
"Berdasarkan hasil evaluasi 2012, ada tujuh provinsi yang tidak mendapat bantuan kapal pada 2013 nanti," kata M Zaini kepada Tempo, Rabu, 27 Desember 2012.
Ia menjelaskan, tujuh provinsi yang dinyatakan gagal dan tak mendapat bantuan perahu bagi nelayannya adalah Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Bali, Papua Barat dan Papua.
Dari hasil evaluasi, tujuh provinsi tersebut dinyatakan gagal karena ada sejumlah daerah yang tak berani menggelar lelang pengadaan kapal, seperti Bengkulu, Sulawesi Selatan, Bali dan Papua. Sementara pengadaan kapal 2011 untuk Sumatera Barat tak optimal. Pemda dinilai M Zaini, tidak memberikan pendampingan serta dukungan kepada nelayan.
Untuk pengadaan kapal nelayan ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan pagu dana senilai Rp 1,5 miliar untuk setiap kapal beserta alat tangkap ikannya. Kementerian menyalurkan dana ke pemerintah provinsi melalui dua sumber anggaran, Tugas Pembantuan (TP) 125 unit dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 112 unit. "Jadi pengadaan seluruhnya diserahkan ke daerah, agar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan para nelayan di daerahnya masing-masing," katanya.
Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih
6 hari lalu
Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih
Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, menyiapkan sistem informasi pemantauan elektronik yang memuat hulu-hilir pengelolaan pemanfaatan BBL.
