TEMPO Interaktif, Jakarta:Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) minta pemerintah untuk tetap memegang teguh asas praduga tidak bersalah terhadap Ketua Umum Dekopin, Nurdin Halid. Pengurus pusat Dekopin maupun jajarannya di seluruh Indonesia mengaku terkejut ketika ketua umum Dekopin Nurdin Halid tidak menyampaikan laporan resmi pada puncak perayaan Hari Koperasi, Senin (12/7) di Istora Bung Karno, Senayan, Jakarta. ?Padahal Nurdin telah hadir di lokasi sebelum kedatangan Presiden Megawati,? kata Sekjen Dekopin J. Sihombing, di Jakarta, Selasa (13/7). Menurut Sihombing, ia mengaku terheran-heran mengapa di pemerintahan yang demokratis saat ini, hal semacam itu bisa terjadi. ?Kalau saya bisa menangis, saya ingin menangis rasanya, ketika tahu Nurdin Halid tidak bisa hadir diacaranya sendiri,? kata dia.Apalagi, setelah mengetahui bahwa ketidakhadiran ketua umum karena tidak diizinkan oleh pemerintah. ?Jadi tidak diizinkan untuk menghadiri ataupun membacakan laporannya seperti tahun-tahun sebelumnya dalam setiap peringatan hari koperasi,? kata dia.Untuk itu, seusai acara puncak acara perayaan hari koperasi beralngsung, Dekopin serta seluruh jajarannya di daerah mengadakan rapat bersama sekitar pukul 16.00 WIB. Menurutnya, mereka mengambil sikap peristiwa kemarin sangat disesalkan oleh Dekopin. ?Karena sudah merupakan bentuk intervensi terhadap kemandirian gerakan koperasi,? kata dia. Dekopin juga menyayangkan kelakuan pemerintah yag tidak manusiawi terhadap Nurdin yang masih memiliki legitimasi penuh sebagai Ketua Umum Dekopin periode 1999-2004. Anastasya Andriarti ? Tempo News Room