Kenaikan Upah Bisa Hantam Industri Thailand

Reporter

Editor

Abdul Malik

Minggu, 16 Desember 2012 19:37 WIB

Gubernur Bank Sentral Thailand (BOT), Prasarn Trairatvorakul. bangkokbusinessbrief.com

TEMPO.CO, Bangkok - Gubernur Bank Sentral Thailand (BOT), Prasarn Trairatvorakul, memperkirakan kenaikan upah minimum menjadi hambatan utama bagi kinerja industri Thailand. Sebab, kenaikan upah tahun depan diperkirakan akan mengakibatkan kenaikan biaya produksi sebesar 22 persen. Pada beberapa kasus, kenaikan upah bisa menyebabkan kenaikan biaya hingga 40 persen. Akibatnya, sektor usaha kecil dan menengah di Thailand bisa gulung tikar.

“Kami melihat beberapa industri yang tidak mampu melakukan kenaikan upah tahun depan bisa menutup usahanya,” ujar Prasarn kepada The Nation, seperti dikutip Asia News Network, Ahad, 16 Desember 2012.

Bank Sentral Thailand memperkirakan ekonomi Thailand bisa tumbuh 5,8 persen tahun ini dan pada 2013 diperkirakan bisa tumbuh sebesar 4,7 persen. Penopang pertumbuhan adalah pulihnya permintaan domestik dan ekspor. Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Thailand diperkirakan 5,7 persen tahun ini dan 4,6 persen di 2013.

Dia menilai Thailand terancam mengalami pemindahan modal setelah pemerintah Amerika Serikat melalui Bank Sentral (The Federal Reserve) mengumumkan menambah suntikan stimulus bagi sistem keuangan mereka. “Ancaman eksternal lain pada 2013 adalah masalah krisis utang Eropa dan jurang fiskal Amerika,” ucapnya.

Ketua Federasi Industri Thailand, Payungsak Chartsutipol, mengatakan, tahun depan prospek pertumbuhan ekonomi negara itu lebih cerah karena sektor industri sudah pulih selepas dihantam musibah banjir tahun lalu. Selain itu, tumbuhnya permintaan di pasar ASEAN juga bisa berdampak positif terhadap investasi di masa mendatang. “Ekonomi Thailand bisa tumbuh di atas 5 persen,” ujarnya.

Menurut dia, investor asal Jepang akan menambah investasinya di Thailand, seiring dengan keinginan sektor usaha kecil dan menengah Negeri Sakura untuk berinvestasi di luar Jepang. Seiring naiknya upah, sektor industri akan menghadapi pasokan buruh yang minim dan naiknya biaya produksi tahun depan. “Industri Thailand juga akan menghadapi dampak dari kenaikan harga minyak dan bahan baku,” ujarnya.

Dengan faktor-faktor tersebut, kata dia, diperlukan restrukturisasi industri, yakni memindahkan industri padat karya ke negara tetangga. Selain pembangunan industri lintas negara, pengembangan investasi dan persiapan menuju masyarakat ekonomi ASEAN juga perlu dikembangkan.

ABDUL MALIK

Berita terkait

BPS: Upah Harian Buruh Tani Naik 0,36 Persen  

16 Mei 2016

BPS: Upah Harian Buruh Tani Naik 0,36 Persen  

Semakin tinggi upah riil, semakin tinggi daya beli

buruh.

Baca Selengkapnya

BKPM: Upah Masalah Terbesar Sektor Padat Karya  

21 Desember 2015

BKPM: Upah Masalah Terbesar Sektor Padat Karya  

Paket kebijakan jilid IV telah memberikan kepastian dengan memberikan formula penghitungan pengupahan.

Baca Selengkapnya

Upah Naik, Bos Kapal Api Pilih Mesin Robot Gantikan Buruh  

13 Desember 2015

Upah Naik, Bos Kapal Api Pilih Mesin Robot Gantikan Buruh  

Upah minimum buruh kopi yang terus meningkat membuat bos Kapal Api memilih teknologi robot.

Baca Selengkapnya

Tuntut PP Pengupahan Dicabut, Buruh Mogok Nasional 4 Hari  

24 November 2015

Tuntut PP Pengupahan Dicabut, Buruh Mogok Nasional 4 Hari  

Tuntut PP Nomor 78 dicabut, serikat buruh yang tergabung dalam Komite Aksi Upah akan menggelar aksi mogok nasional selama empat hari mulai hari ini.

Baca Selengkapnya

DPR Minta Pemerintah Tunda PP Pengupahan  

6 November 2015

DPR Minta Pemerintah Tunda PP Pengupahan  

PP Pengupahan tidak pernah dibicarakan dengan Komisi Ketenagakerjaan DPR.

Baca Selengkapnya

Formula Pengupahan Baru Akan Mudahkan Dunia Usaha

21 Oktober 2015

Formula Pengupahan Baru Akan Mudahkan Dunia Usaha

Saat ini, baik pemerintah maupun dunia usaha sedang berupaya

untuk melakukan sinkronisasi.

Baca Selengkapnya

Rieke: Sistem Pengupahan Mirip Orde Baru

18 Oktober 2015

Rieke: Sistem Pengupahan Mirip Orde Baru

Rieke Dyah Pitaloka mengkritik rencana kenaikan upah yang hanya
memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Disebut mirip
cara orde baru.

Baca Selengkapnya

Upah, BKPM: Penetapan Lima Tahun, Kenaikan Setiap Tahun  

7 Oktober 2015

Upah, BKPM: Penetapan Lima Tahun, Kenaikan Setiap Tahun  

"... maka, kami bilang, kita buat saja formulanya berlaku lima tahun, tidak perlu diutak-atik, tapi kenaikannya setiap tahun," kata Azhar Lubis.

Baca Selengkapnya

Upah Minimum Provinsi Dilansir Serentak 1 November  

23 Oktober 2014

Upah Minimum Provinsi Dilansir Serentak 1 November  

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperingatkan para


gubernur untuk segera mempersiapkan upah minimum provinsi (UMP).

Baca Selengkapnya

Upah Murah Cara Kuno Menarik Investor  

4 November 2013

Upah Murah Cara Kuno Menarik Investor  

Pemerintah bertekad memenggenjot produktivitas dan efisiensi sebagai daya tarik baru mendatangkan investor

Baca Selengkapnya