TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat badan usaha milik negara (BUMN), Said Didu, menilai 2013-2014 merupakan tahun yang rawan bagi perusahaan BUMN. "Ini tahun politik. Setiap orang mencari cara menikmati BUMN. Tekanannya akan semakin kuat," ujarnya sebelum acara seminar nasional BUMN dan Kampanye Anti Korupsi di Jakarta, Selasa, 11 Desember 2012.
Adapun modus-modusnya, menurut dia, dapat dilakukan dengan berbagai cara. "Modus paling rawan seperti tekanan pergantian direksi dan pengadaan barang dan jasa," katanya
Dengan dipilihnya direksi berdasarkan motif tertentu, menurut dia, mengakibatkan perusahaan BUMN jadi tempat memanen dana untuk pemenangan politik. "Kalau menempatkan orang di perusahaan BUMN bisa panen (nanti), terutama direktur utama dan direktur keuangan," katanya.
Ia juga menyorot bisnis asuransi yang dinilainya rawan."Karena pengaturan pemerintah memungkinkan fee broker 30 persen. Itu kick back-nya sangat tinggi," katanya.
Untuk meminimalisir praktek-praktek penyelewengan itu, menurut Said, kuncinya ada pada sumber daya manusia. "Sistem yang baik kalau pelaksananya buruk, sistemnya dirusak. Maka itu yang penting pelaksana yang baik."
