Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta buruh kembali menjaga disiplin kerja dan produktivitasnya setelah kenaikan upah minimum buruh di berbagai provinsi.
"Era buruh murah dan tidak mendapat keadilan sudah usai, buruh harus menjaga disiplin dan produktivitasnya, dan tidak dibenarkan melakukan tindak kekerasan, misalnya aksi sweeping dan mengganggu pekerjaan di beberapa perusahaan," kata Yudhoyono dalam pengarahan kepada gubernur, bupati dan wali kota, panglima daerah militer, serta kepala kepolisian seluruh Indonesia di Puri Agung, Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat, 30 November 2012.
Tidak menyebut secara eksplisit, Yudhoyono meminta para buruh untuk tidak terlalu sering berdemo. Apalagi sampai memaksa buruh lain untuk berhenti kerja dan berdemo. Kalau perusahaan atau pabrik tempat kerjanya tidak bisa berproduksi karena terlalu sering berdemo, buruh juga yang akan dirugikan. "Tidak dibenarkan, polisi memiliki tugas untuk mencegah aksi sweeping dan pemaksaan seperti itu," kata dia.
Sabtu lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar sidang kabinet terbatas terkait tingginya peningkatan upah buruh. Peningkatan upah minimum provinsi tahun ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah, sebesar 30-40 persen, terutama di DKI Jakarta, Banten, dan Bekasi. Namun, di dalam rapat yang berlangsung sekitar dua jam itu, tidak ada keputusan berarti yang dihasilkan.
Terkecuali, bagi perusahaan yang tidak mampu, dipersilakan mengajukan penangguhan sesuai tata cara yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 231 Tahun 2003. Sedangkan sisanya dibicarakan melalui mekanisme bipartit (dialog antara pengusaha dan buruh secara langsung). "Elemen pekerja dan usaha bisa mewujudkan upaya peningkatan kesejahteraan buruh. Tuntutan buruh masuk akal dan kemampuan dunia usaha tentu perlu dipenuhi," kata Yudhoyono.
