Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menjawab pertanyaan wartawan seusai menyerahkan rekaman rapat bailout Bank Century di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (24/9). ANTARA/Reno Esnir
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika meminta persoalan penggelembungan anggaran jangan hanya dilokalisir di Dewan Perwakilan Rakyat saja. "Ini mata rantai," ucap Erani kepada Tempo, Kamis, 15 November 2012.
Erani mengingatkan, pemerintah jangan sampai salah memetakan persoalan. Sebab, menurut dia, inisiatif penggelembungan anggaran bisa datang dari siapa saja. Bisa dari internal kementerian/lembaga atau pemerintah daerah, ataupun Kementerian Keuangan selaku bendahara negara. "Dibuka semuanya jangan disimplifikasi," ujarnya.
Menurut Erani, penyebutan istilah kongkalikong juga perlu dicermati. Menurutnya wajar saja jika salah satu kabupaten meminta tolong kepada anggota dewan yang terpilih di daerah itu untuk menyampaikan kebutuhan anggaran atas suatu proyek. "Ini batasnya harus jelas menyampaikan dengan kongkalikong," ucapnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam membeberkan praktek kongkalikong anggaran yang dimainkan oleh anggota DPR. Dipo mengatakan ada lima modus yang sering digunakan untuk mendapatkan anggaran. Di antaranya adalah tawaran pemanfaat bentuk optimalisasi anggaran kepada salah satu kementerian sebesar Rp 70 miliar dari rekanan oknum anggota salah satu komisi di DPR. Menteri sebagai pengguna anggaran kementerian tersebut, pada pertengahan Juni 2012 mengajukan surat kepada DPR sesuai usulan rekanan. Tak perlu waktu lama dan tak perlu rapat komisi, hanya dalam satu hari anggaran tersebut disetujui.
Erani sendiri mengaku mendukung langkah Dipo Alam, namun ia berharap sasaran jangan hanya diarahkan ke DPR. Penggelembungan dana juga banyak terjadi dalam pelaksanaan proyek. Ia mencontohkan permainan antara kementerian dan pemenang tender atau kementerian dengan rekanan-rekanan yang sudah menjadi pemenang rutin proyek. "Pemerasan oleh oknum DPR itu hanya salah satu," ujarnya.
