TEMPO.CO, Banyuwangi - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas berikrar akan tetap meminta jatah saham (golden share) minimal 10 persen kepada perusahaan pemegang kuasa pertambangan emas Tujuh Bukit di Gunung Tumpang Pitu. "Golden share itu harga mati," kata dia kepada wartawan, Rabu, 7 November 2012.

Azwar Anas mengaku telah berkonsultasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasilnya, kedua lembaga itu memperbolehkan pemerintah daerah mendapat jatah saham dari perusahaan tambang emas yang beroperasi di Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, tersebut. "Pintunya sudah ada," ujarnya.

Azwar Anas menjelaskan, sebelumnya, permintaan saham itu sudah mendapat persetujuan dari PT Indo Multi Niaga (IMN), pemegang kuasa pertambangan tambang Tujuh Bukit. Namun, belakangan, IMN menjual 80 persen sahamnya kepada empat korporasi sehingga pemerintah Banyuwangi kembali bernegosiasi dengan korporasi tersebut.

IMN mengantongi izin kuasa eksplorasi pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu hingga Juli 2014 mendatang. Potensi emas di gunung tersebut mencapai 2 juta ounce. Adapun potensi perak mencapai 80 juta ounce. Nilai tambangnya ditaksir sekitar US$ 5 miliar atau sekitar Rp 50 triliun.

Dalam eksplorasi, IMN menggandeng mitra asal Australia, Intrepid Mines Limited. Namun kerja sama keduanya berantakan. IMN malah menjual sahamnya kepada Edwin Soeryadjaya, Komisaris Utama PT Adaro Energy Tbk. Adapun Interpid, yang juga punya saham PT IMN, memasukkan nama Surya Paloh, bos Media Group.

Menurut Anas, pemerintah Banyuwangi tidak akan mencampuri konflik rebutan saham yang kini melanda IMN. "Kepentingan saya adalah bagaimana rakyat mendapat keuntungan dengan golden share itu," katanya.

Koordinator LSM Islamic Center for Democracy and Human Rights Empowerment (Ichdre) Banyuwangi, Edhi Sujiman, mengatakan, jatah saham 10 persen yang akan didapat oleh daerah tidak akan sebanding dengan potensi risiko bencana yang akan merugikan warga.

Sebab, ribuan warga di sekitar pertambangan hidup sebagai petani dan nelayan. Karakter aktivitas tambang yang rakus air, kata dia, akan mematikan ekonomi petani. "Limbah yang akan dibuang ke laut pasti mematikan nelayan," kata dia.

Naiknya pendapatan asli daerah dari perolehan saham, menurut Edhi, juga belum tentu membuat masyarakat menjadi makmur. Dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Banyuwangi tahun ini, misalnya, 60 persen uang daerah habis untuk gaji pegawai. "Jadi masalahnya ada pada komitmen pemerintah, mau berpihak pada kepentingan ekonomi masyarakat atau tidak," kata dia.

IKA NINGTYAS

Terpopuler:
Dahlan Belum Lapor, KPK Sudah Tahu
Tak Bayar Gaji, Dirut Metro TV Dilaporkan ke Polda
IS, Terduga Peminta Upeti BUMN Terbaru
Anggota DPR Mengaku Bukan Nabi, Juga Bukan Napi
Megawati Panggil Sumaryoto Soal Laporan Dahlan