Dahlan Enggan Sebut Tambahan Nama Pemeras BUMN
Rabu, 7 November 2012 11:15 WIB
Menteri BUMN Dahlan Iskan. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO , Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan enggan membeberkan nama tambahan yang akan dikirim ke Badan Kehormatan. "Nantilah," ujarnya di Kementerian BUMN Rabu, 7 Oktober 2012. Ia pun mengisyaratkan tidak akan membuka nama-nama tersebut, seperti yang dilakukan kemarin ketika mengajukan dua nama ke Badan Kehormatan. "Makanya sering saya sampaikan bahwa kemarin ini kenapa saya sampaikan tertutup dan rahasia. Saya tidak ingin ada kesan lebih rajin bongkar rumah tangga orang, melainkan justru harus lebih rajin bongkar rumah tangga sendiri," ujarnya. Dahlan juga mengtakan tidak memberi arahan khusus kepada direksi BUMN untuk membongkar pemerasan yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. "Tidak ada komentar kepada mereka. Tidak ada arahan dan tidak ada larangan, silakan tanya mereka," ujarnya. "Yang penting BUMN harus dibersihkan, bagaimana jangan sampai orang lain yang harus membersihkan." Staf Khusus Menteri BUMN, Abdul Aziz, mengatakan nama-nama tersebut hanya akan dikirimkan dari Kementerian BUMN. "Tidak ke DPR (Pak Dahlan). Kirim berkas dari Kementerian BUMN."ANANDA PUTRI
Terpopuler: Komisi VI Dukung Pembangunan Rel Ganda Batu Bara Harga Ekspor Gas ke Cina Akan Ditinjau Ulang Menguat di Akhir Sesi, Rupiah Stagnan di 9.620 Dow Jones Naik 1 Persen di Hari Pemilihan Presiden Pertumbuhan Ekonomi 6,3 Persen Dinilai Realistis
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
7 jam lalu
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca Selengkapnya
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
12 jam lalu
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca Selengkapnya
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
14 jam lalu
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca Selengkapnya
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
1 hari lalu
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
2 hari lalu
Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca Selengkapnya
Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
2 hari lalu
Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca Selengkapnya
Berkas Kasus Firli Bahuri Mandek di Polda Metro, Penyidik Tak Kunjung Penuhi Permintaan Jaksa Penuntut Umum
3 hari lalu
Berkas Kasus Firli Bahuri Mandek di Polda Metro, Penyidik Tak Kunjung Penuhi Permintaan Jaksa Penuntut Umum
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta merasa tak ada kedala menangani kasus dugaan pemerasan oleh eks Ketua KPK Firli Bahuri.
Baca Selengkapnya
IM57 Nilai Tak Ada Lagi Alasan Penyidik Polda Metro Jaya Tidak Menahan Firli Bahuri
4 hari lalu
IM57 Nilai Tak Ada Lagi Alasan Penyidik Polda Metro Jaya Tidak Menahan Firli Bahuri
Sebaiknya, kata IM57, persidangan SYL dan Firli Bahuri itu berjalan bersamaan sehingga masalah pemerasan ini bisa saling terkonfirmasi.
Baca Selengkapnya
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
5 hari lalu
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca Selengkapnya
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
5 hari lalu
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
6 jam lalu
6 jam lalu
8 jam lalu
10 jam lalu
13 jam lalu
16 jam lalu
17 jam lalu
17 jam lalu
18 jam lalu
1 hari lalu