Nusron Wahid Bantah Jadi Tukang Palak BUMN  

Reporter

Editor

Agoeng Wijaya

Selasa, 30 Oktober 2012 15:40 WIB

Maruarar Sirait dan Nusron Wahid mengunjungi GKI Yasmin. TEMPO/Arihta U Surbakti

TEMPO.CO, Jakarta - Nusron Wahid, anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat, membantah tudingan dirinya meminta duit dari perusahaan-perusahaan milik negara. "Sudah saya doakan di Raudah, semoga yang bikin fitnah diberi ampunan dan kesadaran," katanya lewat pesan pendek kepada Tempo, Selasa, 30 Oktober 2012.

Raudah merupakan masjid kecil di dalam kompleks Masjid Nabawi, Madinah. Nusron sedang melaksanan ibadah haji selama masa reses DPR.

Politikus Partai Golkar ini disebut-sebut sebagai salah satu "tukang palak" badan usaha milik negara. Hari ini beredar pesan pendek berisi 17 inisial anggota Dewan penerima upeti BUMN, lengkap dengan fraksinya. Salah satu yang tertulis adalah NW.

Isu pemerasan Dewan terhadap perusahaan pelat merah mencuat setelah Menteri BUMN Dahlan Iskan melontarkan soal nasib BUMN yang menjadi sapi perah anggota Dewan. Kabar ini pun masuk Istana. Sekretaris Kabinet Dipo Alam beberapa waktu lalu menerbitkan surat edaran yang melarang direksi BUMN memberikan setoran kepada anggota DPR.

Nusron mengaku telah mengkonfirmasikan tuduhan terhadap anggota DPR berinisial sama dengan dirinya itu kepada Menteri Dahlan. "Tanya saja kepada Mas Dahlan, pernah tidak saya minta atau dapat duit?" Kalau kepada perusahaan milik negara? "Tanya saja direksinya, pernah tidak saya minta?" katanya.

AGOENG WIJAYA



Baca juga:
Sekali Rapat, DPR Minta Lebih dari Rp 1 Miliar

KPK Mulai Bidik Pimpinan Badan Anggaran DPR

Sekretaris MA Mengaku Pengusaha Sarang Burung

Anggaran Militer Juga Terkena Kutipan DPR

Firman Utina Cs Sempat Lawan 12 Pemain Australia

DPR

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

5 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

15 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya