TEMPO.CO, Jakarta - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) masih menunggu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat terkait izin untuk mengakuisisi PT Sarana Karya. "Tergantung DPR kapan menyetujuinya. Nanti setelah disetujui, baru kami siapkan investasinya," kata Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya Natal Argawan usai acara rapat dengar pendapat di Komisi XI DPR, Kamis, 18 Oktober 2012.
Natal belum mau menyebutkan nilai akuisisi. "Kami sudah melakukan penilaiannya, tetapi itu bukan untuk diekspos. Kan, belum deal," ucapnya. Dia hanya berharap harga di kedua belah pihak cocok. "Kan, kita (WIKA) bertanggung jawab juga kepada pemegang saham minoritas. Kita tidak boleh merugikan mereka."
Hari ini Komisi XI DPR melakukan rapat dengar pendapat Kementerian BUMN terkait persoalan privatisasi tiga perusahaan BUMN. Pemerintah berencana melepas saham pemerintah di PT Primissima, PT Sarana Karya, dan PT Kertas Padalarang. Saham pemerintah saat ini pada masing-masing BUMN tersebut adalah 52,79 persen, 100 persen, dan 7,74 persen.
Dalam paparan singkat ketiga BUMN itu dijelaskan bahwa Wijaya Karya berencana mengakuisisi Sarana Karya. Perum Peruri akan mengakuisisi Kertas Padalarang dan Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) akan mengakuisisi PT Primissima. Ketiganya datang untung menjelaskan paparan singkat rencana privatisasi.
Dalam kesimpulannya, DPR masih belum memberikan persetujuan karena masih membutuhkan pendalaman atas hasil dengar pendapat dengan pihak-pihak yang ingin mengakusisi.
