TEMPO Interaktif, Jakarta:Indonesia akan membentuk kerja sama dengan negara-negara produsen gas untuk saling memenuhi kebutuhan, bila terjadi kekurangan pasokan. Dengan kerja sama itu, Indonesia tidak akan kesulitan memenuhi komitmen kontark luar negeri, seperti yang belakangan terjadi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro, mengaku telah melakukan pembicaraan awal dengan Oman dan Qatar pada saat pertemuan OPEC beberapa waktu lalu. "Mereka minta dilakukan pertemuan antar produsen gas dan membuat kesepakatan untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain, bila terjadi kekurangan," ujarnya di Jakarta, Senin (14/6). Ia menjelaskan, dalam kesempatan itu Qatar meminta agar malaysia dan Brunei Darussalam diajak, terutama untuk pasokan ke pasar Asia Pasifik. Sedangkan untuk pasokan ke Eropa, Qatar mengusulkan agar melibatkan Aljazair. Namun, kata Purnomo, pemerintah tidak tertarik dengan pasar Eropa karena Indonesia lebih mengutamakan pasar Asia Pasifik. "Sekarang kami sedang mencari waktu untuk bisa bertemu dengan para produsen LNG (Liquid Natural Gas dan membicarakan kerjasama tersebut," kata Purnomo. Rencananya, pertemuan akan dilakukan bersamaan dengan acara Energy Investment yang akan digelar di Indonesia akhir tahun ini. Menteri-menteri negara anggota OPEC akan diundang dalam acara tersebut. Menurut Purnomo Indonesia menyambut baik tawaran tersebut. Karena kerjasama semacam itu penting untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan, force majeur, atau default yang bisa terjadi sewaktu-waktu sehingga tidak mampu memasok gas ke pembeli. "Minimal ada semacam komitmen moral di antara produsen LNG. Yang penting bagi Indonesia adalah menjaga keamanan pasokan."Ia mencontohkan, kekurangan gas yang terjadi di Aceh beberapa waktu lalu. Penurunan produksi gas dari lapangan Arun, Aceh menyebabkan gangguan suplai ke industri pupuk di Aceh. Sehingga pemerintah harus mengalihkan komitmen luar negeri ke Aceh. Sebagai gantinya, pemerintah mengimpor gas dari Qatar untuk memenuhi kontrak luar negeri. Pada kondisi seperti itu, pemerintah bisa minta bantuan negara produsen lain untuk membantu memasok gas ke negara yang telah ada kontrak dengan Indonesia. "Tentu pembayarannya ke negara tersebut, bukan ke Indonesia," katanya. Mengenai volumenya, kata Purnomo, tidak bisa ditentukan sejak awal karena tergantung dari kondisi atau kekurangan yang terjadi. Retno Sulistyowati-Tempo News Room