Dana Nasabah Bank Asiatic dan BDB Diputuskan Akhir Juni

Reporter

Editor

Senin, 7 Juni 2004 16:44 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) akan memberikan kepastian nasib dana deposan Bank Asiatic dan Bank Dagang Bali (BDB) akhir bulan ini. Hal ini, disampaikan Ketua UP3, Isa Rachamatarwata, saat bertemu puluhan nasabah dua bank ini di Jakarta, Senin (7/6). Menurut Isa, Departemen Keuangan telah mengirim surat ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meminta klarifikasi hasil verifikasi deposito kedua bank yang dilikuidasi dua bulan lalu ini. "Jika sudah diverifikasi, BI dapat menyelesaikan dalam waktu dua hingga tiga minggu," ujarnya. Penundaan pencairan dana deposito dua bank ini menyebabkan kekecewaan puluhan nasabah yang sejak pagi hari memadati lobi kantor UP3 di Wisma Danamon. Dalam pertemuan, sejumlah nasabah secara emosional menuntut UP3 untuk segera membayarkan dana mereka. "Saya tidak peduli yang lain, saya mau dalam satu dua hari ini dibayarkan," kata seorang nasabah DBD. Sebelumnya, pembayaran dana deposito masih terganjal karena ketidaklengkapan data deposan. Sementara, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Anwar Nasution sempat menyatakan bahwa ketidaklengkapan administrasi deposan adalah hal yang wajar mengingat keterbatasan pengetahuan nasabah mengenai ketentuan perbankan. Mawar Kusuma - Tempo News Room

Berita terkait

BI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini

1 hari lalu

BI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini

BI mencatat aliran modal asing yang keluar pada pekan keempat April 2024 sebesar Rp 2,47 triliun.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

2 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

2 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Zulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi

2 hari lalu

Zulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi

Zulhas percaya BI sebagai otoritas yang memiliki kewenangan akan mengatur kebijakan nilai tukar rupiah dengan baik di tengah gejolak geopolitik.

Baca Selengkapnya

Sehari Usai BI Rate Naik, Dolar AS Menguat dan Rupiah Lesu ke Level Rp 16.187

2 hari lalu

Sehari Usai BI Rate Naik, Dolar AS Menguat dan Rupiah Lesu ke Level Rp 16.187

Nilai tukar rupiah ditutup melemah 32 poin ke level Rp 16.187 per dolar AS dalam perdagangan hari ini.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Kenaikan BI Rate hanya Jangka Pendek, Faktor Eksternal Lebih Dominan

2 hari lalu

Pengamat Sebut Kenaikan BI Rate hanya Jangka Pendek, Faktor Eksternal Lebih Dominan

BI menaikkan BI Rate menjadi 6,25 persen berdasarkan hasil rapat dewan Gubernur BI yang diumumkan pada Rabu, 24 April 2024.

Baca Selengkapnya

IHSG Ditutup Melemah Ikuti Mayoritas Bursa Kawasan Asia

2 hari lalu

IHSG Ditutup Melemah Ikuti Mayoritas Bursa Kawasan Asia

IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis sore, ditutup turun mengikuti pelemahan mayoritas bursa saham kawasan Asia.

Baca Selengkapnya

Uang Beredar di Indonesia Mencapai Rp 8.888,4 Triliun per Maret 2024

3 hari lalu

Uang Beredar di Indonesia Mencapai Rp 8.888,4 Triliun per Maret 2024

BI mengungkapkan uang beredar dalam arti luas pada Maret 2024 tumbuh 7,2 persen yoy hingga mencapai Rp 8.888,4 triliun.

Baca Selengkapnya

Alipay Beroperasi di Indonesia? BI: Belum Ada Pengajuan Formal

3 hari lalu

Alipay Beroperasi di Indonesia? BI: Belum Ada Pengajuan Formal

Para pemohon termasuk perwakilan Ant Group sebagai pemilik aplikasi pembayaran Alipay bisa datang ke kantor BI untuk meminta pre-consultative meeting.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

3 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya