TEMPO.CO , Jakarta - Salah satu perusahaan rel asal Rusia berencana membangun jalur kereta di Kalimantan Timur. "Panjangnya 200 kilometer," kata Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Alexander Ivanov, ketika ditemui Tempo di kantornya, Senin, 24 September 2012. Ivanov mengatakan perusahaan tersebut juga akan berinvestasi untuk pengembangan infrastruktur terkait.
Rel sepanjang 200 kilometer tersebut dibangun sebagai prasarana transportasi batu bara menuju pelabuhan yang ada di Kalimantan Timur. Untuk pengoperasian rel tersebut, kata Ivanov, para ahli dari Rusia akan didatangkan untuk melatih tenaga ahli Indonesia.
Selain membangun rel menuju pelabuhan, perusahaan Rusia itu juga berencana merekonstruksi rel di dalam area pelabuhan, serta membangun stasiun pembangkit tenaga batu bara.
Ivanov mengungkapkan, proyek ramah lingkungan itu telah mendapat dukungan, baik dari pemerintah pusat Indonesia, maupun pemerintah provinsi Kalimantan Timur. Ia mengatakan, para pihak yang terkait sudah menandatangani dokumen kerjasama untuk membangun rel tersebut. Total investasi proyek itu mencapai US$ 2,5 miliar.
Rusia menyatakan proyek tersebut sejalan dengan rencana pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur. "Karena memang sepengetahuan kami, pengembangan infrastruktur menjadi prioritas pemerintah Indonesia," kata Ivanov. Rel yang akan dibangun perusahaan Rusia tersebut kelak akan menghubungkan Murung Raya dan Balikpapan, Kalimantan Timur.
Pembangunan rencananya dimulai pada kuartal pertama 2014 dan ditargetkan selesai pada 2017. Joint Stock Company (JSC) Russian Railways akan membangun rel dalam dua tahap. Pembangunan tahap pertama dilakukan dari Balikpapan ke Kutai Barat, sepanjang 185 kilometer. Dalam tahap kedua, pembangunan dilanjutkan hingga ke Kalimantan Tengah.
MARIA YUNIAR
Berita terpopuler lainnya:
Pabrik Foxconn Dijaga Aparat Keamanan
Rencana Impor Listrik dari Malaysia, Dikritik
Malaysia Incar Pasar Asuransi Syariah Indonesia
BPN Yakin Pembangunan Tak Lagi Terhambat
Pertamina Segera Ambil Aset TPPI
UU Pengadaan Tanah Berlaku Efektif 2013
Berita terkait
Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun
22 jam lalu
Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca SelengkapnyaJokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat
1 hari lalu
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam keterangan pers usai pertemuan, menjelaskan, Jokowi dan Hurley misalnya mebahas upaya menggiatkan pengajaran bahasa di masing-masing negara.
Baca SelengkapnyaPencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor
1 hari lalu
Ekonom Nailul Huda menilai langkah OJK mencabut izin PT Paytren Manajemen Investasi sudah tepat.
Baca SelengkapnyaPertamina Hulu Energi dan ExxonMobil Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di IPA CONVEX ke-38
1 hari lalu
PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menjajaki kerja sama dengan ExxonMobil Indonesia melalui pengembangan Asri Basin Project CCS Hub.
Baca SelengkapnyaPemegang Saham Saratoga Sepakati Pembagian Dividen Rp 298,43 Miliar
1 hari lalu
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. atau Saratoga (SRTG) akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 298,43 miliar atau sekitar Rp 22 per lembar saham.
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi Sebut Bantuan Beras Patut Disyukuri, Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS
3 hari lalu
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebut bantuan beras merupakan langkah konkret untuk meringankan beban masyarakat.
Baca SelengkapnyaRI-China Bahas Kerja Sama Riset di Bidang Pengolahan Nikel
3 hari lalu
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Duta Besar China untuk Indonesia Lu Kang bertemu untuk membahas penguatan kerja sama
Baca SelengkapnyaAXA Mandiri Raup Laba Bersih Rp 1,33 Triliun pada 2023
3 hari lalu
AXA Mandiri Financial Services berhasil meraup laba bersih senilai Rp 1,33 triliun pada 2023 atau tumbuh 13,2 persen dibanding tahun 2022.
Baca SelengkapnyaJokowi Harap RI jadi Anggota OECD: Supaya Mudah Akses Investasi
4 hari lalu
Presiden Jokowi meyakini OECD akan memberikan manfaat yang konkret bagi Indonesia terutama supaya tidak terjebak dalam middle income trap
Baca SelengkapnyaSatgas PASTI Hentikan 915 Entitas Keuangan Ilegal hingga April 2024
4 hari lalu
Satgas PASTI menutup aktivitas 915 entitas keuangan ilegal, yang terdiri 19 investasi ilegal dan dan 896 pinjol ilegal selama 1 Januari-30 April 2024.
Baca Selengkapnya