RRI Bantah Lakukan Korupsi

Reporter

Editor

Selasa, 1 Juni 2004 13:46 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktur Utama Radio Republik Indonesia (RRI) Suryanta Saleh membantah pihaknya telah melakukan korupsi dalam anggaran belanja tambahan 2003 senilai Rp 21,12 miliar. Menurut Suyanta, dari total dana Rp 27,295 miliar, tidak sesen pun dikelola pihaknya. "Jangan berpikir uang Rp 27 miliar tersebut diberikan ke RRI lalu saya bagi-bagikan, tidak demikian," ujarnya. Pernyataan tersebut disampaikan Suyanta di hadapan anggota Komisi I DPR yang meminta penjelasan seputar dugaan penggelembungan anggaran di RRI. Seperti diketahui, Indonesia Corruption Watch (ICW) menuding terjadi penggelembungan dana anggaran belanja tahun 2003 sebesar Rp 21,12 miliar. Menurut Suryanta, pengadaan barang-barang itu sudah disebarluaskan ke berbagai daerah di Indonesia yang jaraknya sangat berjauhan. Munculnya dugaan penyelewenagan seperti ditudingkan ICW, menurut dia, hanya perbedaan persepsi dan data yang berkaitan dengan pengadaaan barang-barang. Suryanta menambahkan, jenis pengadaan barang meliputi pemancar, merek pemancar, sejumlah kompenen pendukung, yang selanjutnya ditempatkan di lokasi penempatan. Menurutnya, hasil pemeriksaan khusus Satuan Pengawasan Interen RRI menunjukan pengadaan peralataan dan barang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SPI juga memamdang secara fisik semua barang dalam keadaan lengkap, baik jumlah, jenis, merek, maupun kompenen pelengkap peralatan lainnya. Suryanta membantah pihaknya tidak terbuka terhadap wartawan mengenai kasus ini. Menurutnya, sejumlah wartawan telah meminta informasi kepada dirinya dan diberikan penjelasan sebaik dan selengkap mungkin.Ia juga membantah anggapan manajemen RRI yang kurang transparan. Salah satu contohnya, pihaknya telah memberikan 11 dokumen ke Badan Pemeriksa Keuangan untuk diperiksa kebenaran dokumen-dokumen tersebut. Selain itu, RII juga selalu membuat program-program dan kegiatan baik yang dibiayai dari anggaran rutin, anggaran pembangunnan maupun jasa melalui RKAP (rencana kerja dan anggaran perusahaan).Salah seorang anggota Komisi I Djoko Susilo meminta RRI untuk menjelaskan ke publik secara transparan atas dugaan korupsi sesui dengan tuduhan ICW. Ini dianggap penting mengingat RRI merupakan perusahaan negara yang bergerak di bidang penyiaran. Dia juga mengingatkan agar RRI untuk tidak ragu-ragu melakukan tuntutan balik bila tuduhan ICW tidak terbukti. Ecep S. Yasa - Tempo News Room

Berita terkait

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

15 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

20 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

22 jam lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

1 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

5 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

6 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya