TEMPO.CO, Cirebon - Wacana pemboikotan pajak oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama membuat Presiden SBY "gerah".
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj mengatakan Presiden SBY sampai-sampai meminta staf khususnya untuk menanyakan persoalan ini secara langsung kepadanya.
"Staf khusus Presiden SBY yang mengontak saya, namanya Yusuf (Staf Khusus Presiden bidang Energi dan Pangan). Melalui dia, Presiden bertanya soal diskusi tentang pajak," kata Said Aqil di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Ahad, 16 September 2012.
Said Aqil menjelaskan saat ini memang sedang berlangsung Musyawarah Nasional Alim Ulama NU. Dalam pertemuan itu, para ulama mengkaji ulang kewajiban masyarakat membayar pajak.
Said Aqil mengatakan pajak perlu dikaji lagi karena selama ini duit dari masyarakat itu selalu dikorup. "Setelah melihat indikasi ada kebocoran pajak, ditinjau kembali kewajiban pajak," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Dedi Rodaedi menilai wacana boikot pajak yang dilontarkan dalam musyawarah NU merupakan kritik yang sangat membangun kepada lembaganya. Menurut dia, kritik tersebut semakin meneguhkan tekad lembaganya untuk terus melakukan pembenahan dan reformasi.
"Kami memiliki komitmen untuk terus melakukan reformasi dan memberantas korupsi," kata Dedi.
Untuk memberantas praktek korupsi pajak, Dedi menyatakan Ditjen Pajak terus meningkatkan sistem pengawasan internal yang efektif, antara lain mengimplementasikan whistle blowing system dan melakukan kerjasama dengan penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi.
Menurut Dedi, untuk lebih mengefektifkan sistem perpajakan, penindakan terhadap oknum pegawai saja tidak cukup. Penindakan secara hukum juga harus dilakukan kepada masyarakat wajib pajak yang tidak taat. "Sehingga proses penegakan hukum akan dirasakan lebih adil," kata dia.
