TEMPO.CO, Jakarta - Head of Corporate Communications Division PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) Ricardo Indra mengatakan Telkomsel segera mengajukan kasasi pasca dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat.
"Untuk langkah hukum, kami akan melakukan kasasi," ujar Ricardo saat dihubungi, Jumat 14 September 2012.
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan perusahaan raksasa telekomunikasi itu pailit lantaran tidak memenuhi perjanjian yang disepakati dengan rekanannya.
"Gugatan pailit memenuhi unsur pasal 2 ayat 2 Undang-undang Kepailitan tentang syarat pailit, yakni ada utang jatuh tempo dari dua pihak atau lebih," kata ketua Majelis Hakim Agus Iskandar dalam sidang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
Gugatan pailit diajukan PT Prima Jaya Informatika. Perusahaan ini menilai Telkomsel mangkir dari kewajibannya mengalokasikan voucher isi ulang dan kartu perdana. Kontrak kerja sama antara Telkomsel dan PT Prima disepakati pada 1 Juni 2011 yang isinya Telkomsel menunjuk PT Prima untuk mendistribusikan Kartu Prima voucher isi ulang dan kartu perdana prabayar selama 2 tahun.
Mengenai pengajuan kasasi, Ricardo mengatakan belum bisa memberitahukan kapan tepatnya upaya hukum itu akan dilayangkan. "Kami masih akan mengkaji putusannya terlebih dahulu," ujarnya.
Kendati dinyatakan pailit, Ricardo optimistis putusan itu tidak akan mempengaruhi bisnis perusahaan. "Saya rasa bisnis akan berjalan sebagaimana biasa," kata dia.
Selain itu, Ricardo mengatakan belum ada rencana menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pasca putusan pailit tersebut. "Untuk sejauh itu (RUPS), belum bisa diprediksi," tutur Ricardo.
ISTMAN MP
Berita terpopuler lainnya:
Telkomsel Dinyatakan Pailit
Premium Habis, Jakarta Terpaksa Gunakan Pertamax
Harga Emas Melonjak US$ 38 per Troy Ounce
Pemerintah Perketat Penyaluran BBM Bersubsidi
Rupiah Menguat Setelah Pengumuman The Fed
PON Riau Dorong Pertumbuhan Kredit Produktif
SMMT Bidik Pertumbuhan Pendapatan 20 Persen
Pemerintah Didesak Genjot Investasi Pertanian
Berita terkait
Batavia Air Dinyatakan Pailit, Berikut Kilas Balik 11 Tahun Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
31 Januari 2024
Pada 30 Januari 2013, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Batavia Air dinyatakan bangkrut alias pailit. Ini kilas balik putusan 11 tahun lalu.
Baca SelengkapnyaStartup Fabelio Resmi Dinyatakan Pailit
12 Oktober 2022
Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat menetapkan PT Kayu Raya Indonesia, pengelola startup desain furnitur dan interior Fabelio dalam keadaan pailit.
Baca SelengkapnyaHukum Pidana dalam Perkara PKPU dan Kepailitan
28 September 2022
Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan seseorang atau badan hukum yang terkena kasus PKPU atau pailit dan bersamaan telah dalam proses penyidikan.
Baca SelengkapnyaGaruda Indonesia Ajukan Prosedur Pailit Chapter 15: Bagaimana Soal Utang Piutang?
28 September 2022
Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan pengajuan permohonan chapter 15 itu tindak lanjut atas penundaan kewajiban pembayaran utang
Baca SelengkapnyaPKPU, Cara Enak Debitur Mengatasi Keruwetan Utang
20 September 2022
Yang diatur PKPU merupakan salah satu cara yang ditempuh, oleh kreditur atau debitur, untuk mencapai penyelesaian utang-piutang.
Baca SelengkapnyaPengadilan Niaga Didirikan karena Krisis Moneter 1998
9 September 2022
Melansir laman Pengadilan Negeri Kota Medan, pada awal pembentukannya, pengadilan niaga terbatas hanya mengadili perkara kepailitan.
Baca SelengkapnyaPengadilan Niaga Unggul Tangani Sengketa Bisnis, Tak Cuma Kepailitan
9 September 2022
Tahapan-tahapan dalam persidangan Pengadilan Niaga berbeda dengan tahap persidangan pengadilan lainnya.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Garuda Digugat Belum Bayar Sewa, Pantauan PPATK di Judi Online Ferdy Sambo
22 Agustus 2022
Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Senin siang 22 Agustus 2022, dimulai dari Garuda menerima gugatan dari dua lessornya.
Baca SelengkapnyaIstaka Pailit, Inilah Syarat Perusahaan Bisa Dibangkrutkan
21 Juli 2022
Disebut pailit ketika debitur tidak mampu membayar utangnya kepada kreditur hingga dinyatakan pailit oleh pengadilan.
Baca SelengkapnyaEks Pilot Merpati Tuntut Pemerintah Kucurkan Dana Talangan untuk Bayar Pesangon
29 Juni 2022
Pemenuhan hak eks karyawan PT Merpati Nusantara Airlines akan diatur sesuai dengan Undang-undang Kepailitan.
Baca Selengkapnya