BBM ilegal di KM Nusantara Permai di Pelabuhan Gresik, Jawa Timur, Rabu (26/8). Polisi mengamankan BBM jenis solar sebanyak 13 drum berisi 2,6 ton dari KM Nusantara Permai karena menjual belikan atau niaga BBM tanpa ijin. ANTARA/Syaiful Arif
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan memperketat pengawasan atas penyaluran BBM bersubsidi. Untuk itu, sejumlah perangkat teknologi informasi akan dimanfaatkan. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi yang belakangan ditengarai bocor akibat maraknya penyelundupan.
“Kami rencanakan akan lebih diatur penggunaannya. Kami akan siapkan teknologi informasi juga, karena kalau pengetatan tanpa IT, mungkin akan kurang efisien,” kata Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H. Legowo pada Kamis, 13 September 2012.
Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan pengawasan menggunakan teknologi informasi telah diterapkan di Kalimantan. Jero mengatakan pengawasan ini dilakukan agar mobil tangki pengangkut BBM bersubsidi tidak melakukan penyelewengan.
VP Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir membenarkannya. “Di Jabodetabek, semua truk tangki sudah kami pasangi GPS supaya tidak bisa melenceng ke mana-mana," kata Ali, Kamis, 13 September 2012.
Selain mengawasi penyaluran dengan sistem teknologi informasi, Ali mengatakan, Pertamina juga menjatuhkan sanksi bagi pengusaha SPBU yang nakal. Ali mengatakan pengusaha SPBU yang ketahuan menyelewengkan BBM bersubsidi akan distop pasokannya. "Selama enam bulan tidak akan kami suplai,” kata Ali.
