TEMPO Interaktif, Jakarta:Kenaikan harga tarif BBM, listrik, dan telepon akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi 2003. Diperkirakan, tingkat inflasi akan lebih tinggi 2,1 persen dibandingkan jika tidak ada kenaikan harga itu. Pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah 0,3 persen, kata Direktur Institute for Development Economic and Finance, Iman Sugema, di Jakarta, Selasa (7/1). Berdasarkan perhitungan Indef, tingkat inflasi tahun ini akan mencapai 9,7 persen. Namun, dengan adanya kenaikan harga itu, inflasi akan menembus dua digit hingga mencapai 11,8 persen. Sementara berdasarkan perkiraan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi tahun ini adalah 3,4 persen. Akibat kebijakan pemerintah itu, ekonomi hanya akan tumbuh 3,1 persen. Angka ini jauh di bawah proyeksi pemerintah sebesar 4 persen. Salah satu penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi, kata Iman, adalah turunnya daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat akibat kenaikan harga-harga. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi lebih didorong oleh tingginya tingkat konsumsi dalam negeri. Selain itu, kata Iman, kebijakan menaikkan harga juga akan menghambat program pengentasan kemiskinan. Dengan pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 3,1 persen, seharusnya jumlah penduduk miskin akan turun dari 17 persen pada 2002 lalu menjadi 15 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Tapi, kenaikan harga membuat jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan hanya akan turun menjadi 16,4 persen. Ada 1,4 persen atau 2,7 juta jiwa yang seharusnya dapat dientas tapi menjadi tetap miskin, ujar Direktur Indef. Iman juga mengatakan, kebijakan pemerintah itu juga akan berdampak buruk bagi penyerapan tenaga kerja. Diperkirakan, pengangguran terbuka akan mencapai 5,3 persen, sedangkan pengangguran terselubung menjadi 28,4 persen dari jumlah angkatan kerja. Padahal tanpa kenaikan harga, pengangguran terbuka akan turun menjadi lima persen, sementara pengangguran terselubung turun menjadi 26,1 persen dari jumlah angkatan kerja. Di samping berdampak negatif terhadap indikator-indikator ekonomi, kenaikan harga juga akan memukul dunia usaha. Sektor usaha yang paling berat menanggung beban kenaikan harga adalah sektor transportasi dan manufaktur. Bahkan sektor usaha kecil seperti nelayan, di mana komponen pengeluaran bahan bakar mencapai 60 persen, usaha ini menjadi sama sekali tidak ekonomis. Dengan meningkatnya biaya-biaya produksi, dengan sendirinya, kondisi ini juga akan mengurangi kemampuan Indonesia berkompetisi dengan negara-negara lain, dalam menarik investor. INDEF bahkan pesimis pada tahun 2003, Indonesia mampu menarik investor asing. Pasalnya, sebagian besar investasi asing (Foreign Direct Investment/FDI) telah disedot oleh RRC. Kita hanya bisa berharap pada investasi domestik, kata Iman. Pada gilirannya nanti, kenaikan inflasi dan biaya produksi akan mengurangi daya saing ekspor Indonesia. Pasalnya, akan terjadi peningkatan nilai tukar riil sebesar 2,1 persen. Kondisi ini juga diperparah dengan perekonomian dunia yang masih lesu. Negara-negara Eropa, Amerika Utara dan Jepang, diperkirakan hanya akan tumbuh 3,3 persen hingga 3,7 persen. Iman sendiri menilai, kebijakan penghapusan subsidi dalam jangka panjang akan memiliki dampak positif terhadap perekonomian. Tapi, dalam kondisi perekonomian yang belum pulih seperti saat ini, kebijakan efisiensi fiskal seperti itu, tidak tepat diterapkan. Seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih ekspansif untuk memperkuat sisi penawaran dan permintaan. (Sapto Pradityo-Tempo News Room)