TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana mengatakan apabila mengacu pada Rule of Thumb, anggaran atau investasi infrastruktur idealnya sebesar 5 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Idealnya 5 persen dari produk domestik bruto. Yah syukur-syukur bisa 6-8 persen," ujar Armida saat ditemui Selasa malam, 28 Agustus 2012.

Armida melanjutkan, untuk investasi infrastruktur Indonesia pada 2013 tampaknya belum akan memenuhi rule of thumb tersebut. Pasalnya, berdasarkan hitungan yang ia punya, besaran proyeksi investasi infrastruktur di Indonesia baru di kisaran 4,56 persen.

Menurut dia, angka tersebut ia temukan dari hasil menghitung proyeksi investasi infrastruktur dari badan usaha milik negara, daerah, swasta, dan pemerintah.

Dari swasta dan badan usaha milik negara, diproyeksikan investasi infrastruktur akan berada di kisaran nilai Rp 77 triliun dan Rp 60 triliun. Investasi infrastruktur dari daerah, melalui rencana belanja infrastruktur daerah, diproyeksikan sebesar Rp 96,56 Triliun atau sekitar 18 persen dari total dana transfer daerah rencana anggaran pendapatan belanja negara (RAPBN)2013, Rp 518 Triliun.

Sementara itu, untuk investasi infrastruktur pemerintah, besarannya sudah disebutkan dalam RAPBN 2013. RAPBN 2013 menyebutkan bahwa anggaran belanja modal pemerintah untuk infrastruktur Rp 193,8 triliun. "Kalau semua itu ditotal, baru terhitung 4,56 persen dari PDB," ujar Armida menegaskan.

Meskipun masih kurang dari batas Rule of Thumb, Armida mengatakan bahwa proyeksi investasi infrastruktur itu masih bisa berubah. Sebagai gambaran, misalkan rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik 15 persen secara bertahap terealisasi, anggaran belanja modal infrastruktur pemerintah bisa naik jadi lebih dari Rp 200 triliun.

"Share (peranan) pemerintah daerah untuk belanja modal infrastruktur masih bisa dinaikkan, badan usaha milik negara juga harus bisa menaikkan share mereka untuk infrastruktur. Mereka kan bisa bantu lewat Angkasa Pura dan Pelindo untuk infrastruktur perhubungan. Belanja modal mereka (BUMN) juga tinggi tahun lalu, sekitar Rp 200 Triliun," ujar Armida.

Terakhir, Armida mengatakan, lewat skema kemitraan pemerintah swasta (public private partnership) keterlibatan swasta dalam infrastruktur juga bisa ditingkatkan. Dan, hal itulah yang lagi digenjot pemerintah sekarang. "India saja bisa kok investasinya 7-8 persen dari PDB. Yang pasti, kita gak bisa bicara infrastruktur dari APBN saja."

ISTMAN MP