TEMPO.CO, New Delhi - Pemerintah India mempertimbangkan merestrukturisasi utangnya sebesar US$ 35 miliar menyusul insiden pemadaman akibat krisis listrik di negara itu. Pengajuan restrukturisasi utang ini disampaikan dalam proposal Kementerian Energi India.
New Delhi – Pemerintah India mempertimbangkan merestrukturisasi utangnya sebesar US$ 35 miliar menyusul insiden pemadaman akibat krisis listrik di negara itu. Pengajuan restrukturisasi utang ini disampaikan dalam proposal Kementerian Energi India.
Dalam proposal tersebut, Kementerian Energi India mengatakan restrukturisasi dilakukan untuk mendukung pemerintah meningkatkan pasokan listrik. Pinjaman yang direstrukturisasi merupakan utang jangka pendek. Setengah dari pinjaman akan didistribusikan ke pemerintah daerah. Sisanya akan dijadwalkan ulang oleh bank untuk moratorium pembayaran pokok pinjaman selama tiga tahun.
Kerugian tunai utilitas India telah membengkak 15 kali lipat selama tiga tahun terakhir hingga Maret 2010 menjadi 288 miliar rupee atau setara dengan US$ 5,2 miliar. Kerugian ini mendorong pemerintah India untuk mencari utang jangka pendek guna membayar biaya listrik dan batu bara yang meningkat.
Perbedaan antara rata-rata biaya produksi listrik dan tarif listrik di India hampir dua kali lipat dalam kurun waktu 11 tahun terakhir hingga Maret 2010.
“Untuk beberapa negara, menjual listrik lebih berarti kerugian lebih,” kata Direktur Fitch Ratings India, Salil Garg, seperti dilansir Bloomberg, kemarin.
Restrukturisasi tersebut, kata dia, tampak sebagai satu-satunya solusi bagi pemerintah India. Sektor utilitas akan mencari cara untuk bangkit dan di sisi lain sektor perbankan juga meminimalisasi pengorbanannya.
“Kami berharap tahun ini bisa balik modal. Terima kasih atas kebijakan kenaikan tarif listrik pemerintah,” ujar Direktur Keuangan Punjab State Power Corp, S.C. Arora.
Punjab State Power memiliki liabilitas sebesar 200 miliar rupee. Separuhnya bertenor jangka pendek dan dipertimbangkan untuk direstrukturisasi.
Langkah restrukturisasi utang yang dilakukan pemerintah India disebabkan negara itu terancam krisis listrik. Insiden listrik padam selama 32 jam yang menimpa separuh negara itu di awal Agustus dinilai sebagai salah satu yang terburuk di dunia.
