2013, Anggaran Rumah Rakyat Rp 14 Triliun  

Reporter

Editor

Selasa, 14 Agustus 2012 13:20 WIB

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Djan Faridz (kiri) bersama Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) saat melihat rumah contoh bagi rakyat miskin di kantor Menpera, Jakarta, Selasa (28/2). TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz berjanji mengupayakan anggaran untuk rumah rakyat pada 2013 mendatang bertambah dua kali lipat menjadi Rp 14 triliun. "Kami akan mengusahakan," katanya seusai rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Selasa, 14 Agustus 2012. "Tahun ini, kan, anggarannya Rp 7 triliun."

Djan berharap target penyediaan kebutuhan rumah masyarakat di semua kabupaten/kota dapat tercapai. Dia meminta Perusahaan Perumahan Nasional (Perumnas) harus menjadi pelopor pengadaan rumah rakyat karena tidak tertariknya para pengembang untuk menyediakan rumah murah terutama untuk Pegawai Negeri Sipil. "Kami mengharapkan Perumnas menjadi pelopor dalam pengadaan perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah," katanya.

Menurut dia, saat ini sudah ada 60 Kabupaten dan Kota yang meneken nota kesepahaman terkait pengadaan rumah rakyat. Djan berharap biaya untuk pembangunan rumah rakyat itu masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). "Kita usahakan masuk APBN. Kalau 60 Kabupaten dan Kota dikalikan 3.000 rumah, sudah 180 ribu rumah kan," kata dia.

Sebelumnya Perumnas berencana membangun 200 ribu unit rumah murah untuk pegawai negeri sipil. Nilai total proyek itu mencapai Rp 7 triliun. Mayoritas atau sebanyak 60 persen anggaran tersebut, senilai Rp 4,2 triliun, berasal dari Bank Rakyat Indonesia. Sisa kebutuhan dana dipenuhi dari kas internal perseroan. Adapun harga setiap rumah mencapai Rp 35 juta.

Terkait dengan progres 200 ribu rumah tersebut, Djan menyatakan saat ini pihaknya mendapat tambahan tanah dari Badan Pertahanan Nasional untuk 20 ribu unit rumah di seluruh indonesia. Menurut dia, tambahan itu sudah masuk dalam sistem dan sudah dalam proses pembangunan. "Kemarin tersendat karena menunggu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sekarang sudah," katanya.

ANGGA SUKMA WIJAYA

Berita Terpopuler:
Batu Apung Seluas Israel Mengambang di Pasifik

Kupu-kupu di Fukushima Tumbuh Abnormal

Pesawat Ini Tempuh Jarak London-New York 60 Menit

Seruan Akhiri Kisruh PSSI Lewat Game

Katak Masa Kini Lebih Rentan Sakit

Cara Menghindari Penipuan Online

RIM Bakal Bagi-bagi Lisensi Blackberry 10

IDC Jamin Semua Server Sudah Normal

Peneliti Kembangkan Tempe dari Kacang Koro








































Tak Kapok Soal SARA, Rhoma Serukan Dukung Foke







Rhoma tetap akan menyerukan jamaahnya untuk mendukung calon Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Ulama juga menyerukan hal yang sama.























indeks














Polisi Sadap Pimpinan KPK? Ilegal!




Kabar penyadapan polisi ke pimpinan KPK muncul di publik setelah seorang perwira tinggi menyebutkan operasi-operasi gelap telah dilakukan terhadap petinggi KPK: penyadapan, penguntitan, hingga mengorek dosa lama.











Klaim Manjur Klinik Tong Fang Yang Bermasalah




Klaim Klinik Tong Fang ternyata belum diuji secara klinis. Padahal iklannya jadi perbincangan dimana-mana.











Jalur Mudik Sadang-Cikamurang dan Cijelag, Belum Aman




Jalur alternatif dari Sadang-Cikamurang dan Cijelag, masih banyak jalan bergelompang cukup parah serta minim lampu penerangan dan rambu lalu lintas.











Pembenahan Jalur Mudik Tidak Tuntas




Sejumlah jalan miskin lampu penerang.











KPK Usut Rekening Janggal Rp 10 M Simulator SIM




Polisi meminta bantuan PPATK dan BPK.











Darimana Isu SARA dan Pilkada di Pengeroyokan Jelambar




Isu SARA dan Pilkada DKI mencuat dalam insiden pengeroyokan pondok pesantren di Jelambar, Jakarta Barat. Tapi ternyata hanya isapan jempol belaka. Siapa pengembusnya?











Rhoma Irama, Kanan-Kiri Kena Jerat Hukum




Bukti dan saksi sudah menguatkan.











Fakta Penghubung Hartati dan Kasus Bupati Buol




KPK menetapkan Hartati Murdaya sebagai tersangka kasus penyuapan Bupati Buol, Amran Batalipu. Sejumlah bukti dan pengakuan saksi mengarah bahwa Hartati menyuap pejabat Pemerintah Daerah Buol.











Bukti Sudah Kuat, KPK Tetapkan Hartati Jadi Tersangka




Setelah menjalani dua kali pemeriksaan sebagai saksi, Siti Hartati Murdaya akhirnya KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus suap Bupati Buol.











Kasus Flu Burung, Polisi Ditantang Periksa Anas-Nazar




KPK menerapkan prinsip ''pokoknya''. Kami, pengacara, tidak bisa apa-apa.











Kasus Simulator Ujian SIM, Polisi Galang Dukungan Pakar




Kepolisian terus menggalang dukungan ahli hukum tata negara dan ahli hukum pidana internasional, agar tetap bisa mengusut kasus simulator ujian SIM.











Djoko Susilo Bisa Dijerat dengan Pasal Pencucian Uang




Inspektur Jenderal Djoko Susilo bisa dijerat dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kasus simulator ujian SIM.






1 2 3 4 5













































Terpopuler





















Berita terkait

Bantuan RLH untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kaltim Lampaui Target

3 Oktober 2023

Bantuan RLH untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kaltim Lampaui Target

Kalau dengan CSR bisa bangun 3.000 rumah layak huni, maka kemiskinan Kaltim akan turun tinggal 2 persen

Baca Selengkapnya

Anggaran DP Nol Rupiah di APBD DKI Melonjak Drastis Dipersoalkan

17 November 2017

Anggaran DP Nol Rupiah di APBD DKI Melonjak Drastis Dipersoalkan

Fraksi-fraksi di DPRD DKI menuntut penjelasan Gubernur Anies Baswedan mengapa anggaran DP rumah 0 Rupiah di APBD 2018 naik menjad Rp 800 Miliar.

Baca Selengkapnya

Gaji Rp 5 Juta Ingin Beli Rumah di Jakarta? Ini Saran Apersi

19 Oktober 2017

Gaji Rp 5 Juta Ingin Beli Rumah di Jakarta? Ini Saran Apersi

Sulit bagi mereka yang bergaji Rp 5 juta membeli rumah tapak di Jakarta, tapi bukan tidak mungkin. Ini saran Apersi

Baca Selengkapnya

Pemerintah Akan Tetapkan Rating Rumah Subsidi yang Berkualitas

30 September 2017

Pemerintah Akan Tetapkan Rating Rumah Subsidi yang Berkualitas

Pemerintah membahas rencana pemberlakuan rating kualitas perumahan subsidi yang dibangun dalam program Satu Juta Rumah.

Baca Selengkapnya

Djarot Minta Maaf Belum Bisa Sediakan Rumah Tapak DP Nol Persen

16 September 2017

Djarot Minta Maaf Belum Bisa Sediakan Rumah Tapak DP Nol Persen

Jumlah warga umum yang mendaftar mendapatkan rumah susun sewa sejak 2013 sekitar 12 ribu kepala keluarga.

Baca Selengkapnya

Baru 20 Daerah yang Siap Terbitkan Sertifikat Rumah Subsidi

4 September 2017

Baru 20 Daerah yang Siap Terbitkan Sertifikat Rumah Subsidi

Kementerian PUPR akan melakukan pendampingan bagi pemerintah daerah yang belum siap menerbitkan sertifikat rumah subsidi.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Siapkan Kredit Mikro Perumahan bagi Pekerja Informal

26 Agustus 2017

Pemerintah Siapkan Kredit Mikro Perumahan bagi Pekerja Informal

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyediakan pembiayaan mikro perumahan untuk rumah swadaya bagi pekerja informal.

Baca Selengkapnya

DKI Siapkan Rusun Nagrak untuk Program DP Nol Rupiah

25 Agustus 2017

DKI Siapkan Rusun Nagrak untuk Program DP Nol Rupiah

Pemerintah DKI Jakarta menyiapkan Rusun Nagrak, Jakarta Utara untuk program DP Nol Rupiah Anies-Sandi.

Baca Selengkapnya

PUPR Temukan 40 Persen Rumah Murah Tak Dihuni  

22 Agustus 2017

PUPR Temukan 40 Persen Rumah Murah Tak Dihuni  

Banyak rumah bersubsidi tak laik huni karena tak ada air bersih dan listrik.

Baca Selengkapnya

Menteri Rini Minta Harga Rusun Tanjung Barat di Bawah Rp 200 Juta

16 Agustus 2017

Menteri Rini Minta Harga Rusun Tanjung Barat di Bawah Rp 200 Juta

Rini meminta Perumahan Nasional menekan harga per meter untuk kalangan MBR.

Baca Selengkapnya