TEMPO Interaktif, Jakarta:Koalisi LSM terdiri dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Elsam, Tapal dan Kontras mengajukan somasi terhadap PT Newmont Minahasa Raya yang berencana akan menutup tambang emasnya di Desa Ratatotok, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa pada Juni 2004 mendatang. Menurut utusan Walhi P. Radja Siregar, somasi diajukan karena ketidakpedulian perusahaan tersebut atas dampak dan tuntutan masyarakat pasca penutupan tambang. Selama beroperasi mereka telah melakukan berbagai pencemaran baik di darat dan di laut, yang merugikan lingkungan serta kesehatan dan perekonomian masyarakat. Masa sekarang mereka mau begitu saja meninggalkan lokasi itu tanpa tanggung jawab, tandas Radja kepada Tempo News Room di Jakarta, Senin (26/4). Somasi ini menurut Radja juga ditembuskan kepada Pemerintah Amerika Serikat dimana perusahaan induk PT NMR berada. Kami mendesak Pemerintah Amerika untuk melakukan klarifikasi mengenai kinerja perusahaan tersebut dan menekan perusahaan agar bertindak sesuai aturan yang diterapkan di negaranya, terutama terkait dengan masalah lingkungan,tegasnya. Bila dalam 30 hari somasi ini tidak ditanggapi oleh PT NMR, maka koalisi ini akan melakukan gugatan pidana maupun perdata pada perusahaan tersebut. Upaya hukum ini juga bisa menempatkan departemen Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) sebagai tergugat, tandasnya. Juru bicara Jatam, Aminuddin menandaskan bila PT NMR tidak melakukan tindakan apapun, berarti mereka telah melakukan kejahatan lingkungan berat. PT NMR, menurut Radja mempunyai tanggung jawab untuk membuat rencana penutupan tambang yang sebelumnya harus dikonsultasikan dengan masyarakat setempat, pemerintah daerah maupun departemen terkait seperti ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup. Hal ini karena saat tambang ditutup, perusahaan mewariskan banyak permasalahan, baik secara lingkungan, sosial dan ekonimi. Secara lingkungan, PT NMR meninggalkan enam lubang bekas galian tambang yang seharusnya direhabilitasi. Namun mereka mengatakan hanya mampu mereboisasi satu lubang. Bahkan itupun bukan rehabilitasi, ujar Radja. Belum lagi aliran asam tambang yang mereka tinggalkan di lokasi penambangan menyebabkan lokasi tersebut tidak dapat ditanami tumbuhan sehingga menurunkan jumlah air bersih bagi masyarakat. Selain itu, perusahaan ini telah melakukan pencemaran di perairan Teluk Buyat dengan membuang tailing (limbah lumpur sisa penambangan emas yang mengandung logam berat) selama enam tahun sebesar 2000 ton meter kubik perhari. Pencemaran ini menyebabkan ikan-ikan sumber penghidupan warga sekitar teluk mati. Warga menurut Radja, harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dan lebih jauh untuk mendapatkan ikan. Limbah tailing ini pun saat ini telah menutupi dasar teluk sehingga mematikan wilayah terumbu karang maupun dasar teluk yang merupakan tempat ekosistem laut. Warga di sekitar lokasi, tepatnya desa Teluk Buyat pun juga terkena getah dari pembuangan tailing ini. Berdasarkan beberapa tes kesehatan yang dilakukan pada tahun 1999-2000, ditemukan kandungan unsur logam berat Arsen (As) dan Merkuri (Hg) yang terakumulasi dalam tubuh mereka. Namun hasil tes ini menurut juru bicara Jatam Aminuddin, diprotes oleh perusahaan karena mereka menolak metode pemeriksaan kesehatan tersebut. Masyarakat yang difasilitasi LSM dan pemerintah setempat telah meminta dokumen rencana penutupan tambang perusahaan pada akhir Maret 2004 lalu. Namun permintaan ini ditolak dengan alasan perusahaan tidak mempunyai dana yang cukup untuk menggandakan laporan itu. Alasan ini sangat absurd. Masa perusahaan sebesar itu tidak punya dana untuk masalah ini apalagi dokumen ini seharusnya dokumen publik,tandas Radja.Somasi ini menurut Radja diharapkan dapat mendesak perusahaan untuk konsultasi terlebih dahulu dengan masyarakat sebelum melakukan penutupan tambang. Konsultasi ini tentunya harus dapat memberi informasi pada warga mengenai dampak yang akan mereka tanggung, serta tindakan rehabilitasi yang harus dilakukan perusahaan dalam bidang lingkungan di sekitar lokasi tambang, menyediakan program kesehatan serta program ekonomi jangka panjang bagi warga sebagai dampak perubahan lingkungan yang merugikan masyarakat yang bergantung pada lingkungan perairan. Kami mengajukan usulan agar perusahaan memberikan asuransi jangka panjang bagi masyarakat,ujar Radja. Asuransi ini merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap kemungkinan bencana akibat kerusakan lingkungan dari tindak pencemaran yang telah dilakukan perusahaan selama ini. Selain itu masyarakat juga berhak untuk mendapat kompensasi berupa tanah, karena dalam proses awal pendirian tambang, banyak lahan warga yang diambil dengan harga yang tidak layak.Sementara itu, Walhi sendiri pada 14 April lalu telah menemui Menteri Negara Lingkungan Hidup Nabiel Makarim mengenai masalah ini. Nabiel saat itu menjanjikan pihaknya akan menjadi fasilitator antara warga dan LSM dengan PT NMR sekaligus mengunjungi lokasi tambang dalam satu hingga dua pekan. Namun hingga saat ini belum terlaksana,kata Amin.Jatam menyebutkan dalam tahun 2003-2004 ini terdapat enam perusahaan yang akan menutup tambangnya. Diantaranya KPC pada tahun 2003, PT Arutmin Indonesia juga pada tahun 2003, serta PT BTM di Sumatera Selatan milik pengusaha Setiawan Djodi. Perusahaan yang disebut terakhir ini menurut Aminuddin bahkan tidak menyertakan proposal penutupan tambangnya.Sita Planasari A- Tempo News Room