Menteri Keuangan Agus Martowardojo, menjawab pertanyaan wartawan seusai mengikuti rapat paripurna, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu, 16 Mei 2012. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Pembahasan proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) yang digelar Tim 7 belum menghasilkan keputusan apa pun. Pagi ini, Tim 7 menggelar rapat pembahasan yang dihadiri oleh Sekretaris Kabinet, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Perindustrian.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo bungkam ketika ditanya soal proyek JSS. "Belum ada yang bisa diinformasikan. Pekan depan masih akan ketemu untuk menyelesaikan apa yang tadi dibicarakan," kata Agus saat ditemui usai rapat Tim 7 di kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Kamis, 26 Juli 2012.
Hal senada juga dilontarkan oleh peserta rapat Tim 7 Menteri Perindustrian MS Hidayat. "Rapat dua jam tadi masih akan dilanjutkan Selasa depan," kata Hidayat. Ia menjelaskan proyek JSS, termasuk kawasan strategisnya, akan tetap berjalan dengan beberapa penyempurnaan.
"Kawasan go ahead," katanya. Penyempurnaan hanya dilakukan pada substansi untuk pelaksanaannya. Namun dia enggan mengungkap lebih lanjut.
Hidayat juga menyatakan tidak ada pembahasan soal revisi Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Jembatan Selat Sunda. "Tidak ada revisi. Perpres harus tetap jalan," ujarnya.
Kepala Bappenas Armida Alisjahbana hanya menyatakan Tim 7 masih akan bekerja pekan depan untuk merumuskan beberapa poin. Sayangnya dia juga enggan mengungkap poin apa saja. "Soal substansi kami belum bisa bilang," katanya.
Pembahasan proyek JSS kini diserahkan kepada Tim 7. Seperti diketahui, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengirim surat ke Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto soal proyek JSS. Isi surat itu soal usulannya agar biaya studi kelayakan dan desain dasar Jembatan Selat Sunda harus dibiayai oleh negara melalui APBN, bukan melalui pemrakarsa atau investor swasta JSS.
Menteri Agus ingin agar Perpres direvisi agar ada keterlibatan pemerintah dalam studi kelayakan dan desain dasar JSS. Dalam suratnya, Agus meminta Menteri Pekerjaan Umum melakukan penyiapan proyek pembangunan infrastruktur Selat Sunda yang hasilnya paling kurang terdiri dari studi kelayakan dan desain dasar. Menteri PU bertindak sebagai penanggung jawab proyek kerja sama.
